Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) seiring terjadinya perubahan iklim dan fenomena El Nino.
"Sudah sejauh apa persiapan pemerintah untuk menghadapi melonjaknya kasus DBD di Indonesia? Jangan sampai fasilitas pelayanan kesehatan kita terlambat dalam mengantisipasinya," kata Netty dalam keterangannya, Selasa, 19 September 2023.
Perubahan iklim dengan suhu yang memanas serta fenomena El Nino membuat kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) meningkat signifikan.
Menurut Kementerian Kesehatan, dalam periode Januari-Agustus 2023 terdapat 57.884 DBD di seluruh Indonesia. Pada periode yang sama, total kematian akibat DBD di Indonesia mencapai 422 kasus.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah agar melakukan upaya penanganan penuh, terutama di daerah-daerah dengan kasus DBD tinggi.
"Penyakit DBD dengan gejala demam, nyeri sendi, sakit kepala, mual dan timbul bintik-bintik merah tergolong penyakit berbahaya jika tidak segera ditangani," ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, proses pencegahan, pengobatan, dan pemulihannya harus disiapkan dengan baik.
"Daerah-daerah yang kerap kali kasus DBD-nya tinggi harus jadi prioritas penanganan pemerintah. Selain alat-alat kesehatan inti dan penunjang, pemerintah juga harus memikirkan kesiapan dan ketersediaan tenaga medis untuk menghadapi potensi ancaman tersebut, terutama di daerah-daerah 3 T," tuturnya.
Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah agar memberikan perhatian besar terhadap proses edukasi masyarakat.
"Masyarakat harus terus diedukasi agar peduli dan terlibat dalam proses pencegahan DBD. Misalnya dengan kampanye membersihkan dan menutup penampungan air, memanfaatkan daur ulang bahan bekas, serta mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan sebagainya," katanya.
"Saat ini di masyarakat masih menjadikan kegiatan fogging sebagai cara utama untuk mengusir nyamuk penyebab DBD. Pemerintah perlu menjelaskan, apakah cara ini efektif atau tidak; apakah ada alternatif lain yang harus dikampanyekan oleh pemerintah?" ucap Netty menambahkan.[]
