Jakarta - Kualitas udara di kawasan Jabodetabek memburuk beberapa waktu terakhir. Jokowi perintahkan anak buahnya melakukan intervensi termasuk melakukan rekayasa cuaca.
Kualitas udara sangat buruk terjadi dalam satu pekan terakhir. Tanggal 13 Agustus 2023 kemarin, indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.
Presiden Jokowi mengatakan, situasi ini disebabkan oleh sejumlah faktor mulai dari kemarau panjang hingga emisi transportasi.
“Beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” ujarnya.
Jokowi pun menekankan empat arahan. Pertama, dalam jangka pendek seluruh jajaran terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, seperti rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH).
BACA JUGA: Cuaca Ekstrem di Papua Tengah, Jokowi Fokus Penanganan Dampak
“Rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek," katanya.
Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan siapkan anggarannya. Jika diperlukan harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working.
"Work from office, work from home,” ujarnya.
Untuk jangka menengah, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).
“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Presiden Jokowi menekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya upaya edukasi terhadap seluruh komponen masyarakat.
“Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tandasnya. []
