Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah melakukan audit perkebunan dalam dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit nasional.
Hal itu disampaikan Luhut saat memberikan pengarahan pada Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2022.
"Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan," kata Luhut seperti mengutip keterangannya di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2022.
Dia berharap semua pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga.
Selain itu, hal tersebut juga digunakan untuk mendesain kebijakan yang tepat dalam mencapai parameter tersebut.
"Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain," ujarnya.
Menurutnya, peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir.
Dia juga mengatakan kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia.
Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.
"Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar Rp 14 ribu. Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan," tuturnya.
Berdasarkan paparannya, Luhut menjelaskan realisasi ekspor perlahan mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi logistik.
Alokasi ekspor yang diberikan juga sudah tinggi sementara alokasi ekspor yang belum digunakan lebih dari 3 juta ton.
"Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang begitu berat. Dinamika yang terjadi begitu cepat dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk dalam penanganan kelapa sawit dan minyak goreng," katanya.
Dia menegaskan bahwa meskipun harga kelapa sawit dipengaruhi oleh kondisi internasional, tetapi pemerintah punya instrumen kebijakan untuk mempengaruhi outcome di domestik maupun internasional.
Untuk itu, dia berpendapat, setiap pemangku kepentingan perlu bekerja secara komprehensif dan terintegrasi.
"Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16.4 juta orang hidup dan bekerja di industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar," ucapnya.
"Oleh karena itu, perbaikan tata kelola yang berjalan saat ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran kelapa sawit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional," kata Luhut menambahkan.
Luhut juga menekankan bahwa kerja sama berbagai pihak merupakan bagian penting dari pelaksanaan perbaikan tata kelola sawit ke depan.
Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk terus membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi.[] (ANTARA)
