Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Pengangkatan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Luhut mengumumkan posisi barunya dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Agustus 2025.
Ia mengungkapkan mandat dari Prabowo sebenarnya sudah diterima sejak tujuh bulan lalu, khususnya untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan dan menekan beban defisit APBN.
Dalam paparannya, Luhut mengklaim telah menemukan strategi efisiensi anggaran melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Ia menyebut potensi penghematan bisa mencapai Rp 350 hingga Rp 400 triliun.
Dengan skema itu, defisit APBN 2026 yang semula diperkirakan Rp 638,8 triliun diyakini bisa ditekan hingga Rp 238 triliun.
“Keinginan Presiden adalah agar defisit lebih rendah. Itu tidak harus nol, tapi bertahap sampai 2026 akan bisa kita lakukan dengan baik,” kata Luhut.
Ia menambahkan, penghematan tersebut baru dihitung dari sebagian sektor, belum termasuk ruang efisiensi lain yang sedang dipetakan.
Hasil sementara ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
Dalam menjalankan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut didampingi Menpan RB Rini Widyantini dan Menkomdigi Meutya Hafid.
Ia juga membentuk tim GovTech berbasis AI, yang digarap oleh pengembang aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi Covid-19.
Menurut Luhut, pilot project digitalisasi akan dimulai dari penyaluran bantuan sosial di Banyuwangi, Jawa Timur.
Program ini disebut bukan hanya untuk mengefisienkan bansos, tapi juga membangun fondasi digital pemerintahan yang lebih terpadu.
“Ini pekerjaan besar, memerlukan koordinasi terpadu. Dari perencanaan di Bappenas, sampai implementasi OSS berbasis AI bersama Menteri Investasi, semua akan terintegrasi,” tegasnya.
Luhut menyebut inisiatif GovTech berbasis AI ini akan menjadi lompatan besar bagi Indonesia.
“Ini game changer buat Republik Indonesia,” kata Luhut. []
