Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyatakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan bisa memangkas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga Rp 400 triliun.
Klaim itu ia sampaikan usai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Melalui aturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Luhut sebagai ketua komite yang bertugas mempercepat digitalisasi sistem pemerintahan.
“Defisit 2026 mungkin sekitar Rp 638 triliun. Dengan penghematan berbasis digitalisasi, tim menghitung bisa ditekan hampir Rp 350 sampai Rp 400 triliun,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Agustus 2025.
Luhut menyebut, penghematan itu belum memasukkan potensi efisiensi di sektor lain. Ia berencana segera melaporkan hasil awal tersebut kepada Presiden Prabowo.
Sebagai Ketua Komite, Luhut dibantu Menpan RB Rini Widyantini dan Menkomdigi Meutya Hafid.
Ia mengungkapkan tim pembuat aplikasi Peduli Lindungi saat pandemi kini dilibatkan kembali untuk membangun platform Government Technology (GovTech) berbasis AI.
“Ini pekerjaan besar, saya bangga dilakukan oleh anak-anak Indonesia sendiri. GovTech akan jadi pengubah permainan bagi republik ini,” ujarnya.
Salah satu uji coba pertama ialah digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur.
Luhut menegaskan proyek itu bukan sekadar membuat bansos lebih tepat sasaran, tetapi menjadi model integrasi layanan digital lintas sektor.
Selain bansos, DEN juga menggandeng Menteri Investasi Rosan Roeslani untuk mengembangkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis AI.
Luhut meyakini integrasi program dengan Bappenas akan memperkuat efisiensi, sinkronisasi, dan kepastian hukum.
“Kalau bangsa ini kerja terpadu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan,” kata Luhut.[]
