Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mattalitti kembali mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk tidak meneruskan wacana penundaan pemilu 2024. Sebab, memicu kemarahan publik.
“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” kata LaNyalla, dikutip, Senin, 4 April 2022.
Berdasarkan analisa Big Data, kata dia, kecenderungan masyarakat yang senang dengan deklarasi Jokowi tiga periode turun dari 28 persen menjadi 23 persen.
Baca juga: Pertamax Naik, Luhut Beri Sinyal Gas 3 Kg dan Pertalite Naik Bertahap
“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23 persen dari sebelumnya 28 persen untuk isu yang sama,” kata LaNyalla.
Menurut LaNyalla, di saat bersamaan sentimen publik sedang ‘diaduk-aduk’ oleh persoalan ekonomi.
“Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen,” katanya.
Baca juga: Pertamax Naik Rp 3.500, Luhut: Kalau Ditahan Terus, Jebol Nanti Pertamina
Dia juga menyampaikan adanya potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode.
“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12 persen,” ujarnya.
LaNyalla menilai, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.
“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas,” katanya. []
