Oleh: Firman Jaya Daeli*
Provinsi Papua Barat adalah sebuah daerah otonom tingkat provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua.
Kemudian setelah beberapa tahun, Provinsi Papua Barat dimekarkan lagi sehingga menjadi dua daerah otonom provinsi.
Ada Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua Barat sebagai daerah otonom induk.
Pejabat Gubernur Papua Barat dijabat oleh Komjen Pol. Purn. Paulus Waterpauw (seorang Purnawirawan Perwira Tinggi Polri berpangkat Jenderal Bintang Tiga lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987.
Pejabat Gubernur Papua Barat Daya dijabat oleh Mohammad Musa`ad (seorang Pejabat Struktural Eselon Satu (I) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan jabatan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Penulis berkunjung ke kawasan Provinsi Papua Barat dan ke kawasan Provinsi Papua Barat Daya, dengan melakukan kunjungan tugas dan kegiatan ke sejumlah daerah di kedua provinsi tersebut di atas.
Penulis mengunjungi Sorong dan Raja Ampat di Papua Barat Daya; dan Manokwari di Papua Barat. Ada berbagai pertemuan, tugas, dan kegiatan yang dihadiri, diikuti, dilaksanakan, dan diselesaikan.
Pertemuan dan diskusi, dialog dengan berbagai kalangan masyarakat dari beberapa profesi tugas pengabdian. Juga dengan berbagai kalangan institusi kenegaraan dan pemerintahan terutama instansi vertikal. Khususnya dengan Pimpinan beserta sejumlah pejabat struktural.
Berlangsung juga beberapa kali pertemuan, dialog, dan diskusi Penulis bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga.
Pertemuan dialog dan diskusi berlangsung, hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, di ruang kerja Kapolda, kantor Polda, di Manokwari, Papua Barat. Sebelumnya di ruang pertemuan Rumah Dinas Jabatan Kapolda, di Manokwari, Papua Barat.
Pertemuan dialog dan diskusi Penulis bersama Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga berlangsung juga dalam konteks beberapa perkunjungan dan kegiatan lain di kawasan Manokwari, hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023.
Ada juga pertemuan, dialog, dan diskusi Penulis bersama dengan beberapa pejabat struktural Polri yang menjabat Kepala satuan wilayah (Kasatwil) yang merupakan Kapolresta dan Kapolres di wilayah Polda Papua Barat; dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) yang merupakan Pejabat Utama (PJU Polda Papua Barat).
Perihal tersebut berlangsung sebelum, saat, dan setelah bertemu dengan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga. Sejumlah pejabat struktural tersebut, antara lain: Direktur Polair Polda Papua Barat Kombes Pol. Budi Utomo dan Kapolresta Sorong Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto, di Sorong, Papua Barat Daya.
Bersama dengan Kapolres Raja Ampat AKBP Edwin Parsaoran dan sejumlah jajaran Polres dalam beberapa kali pertemuan dan kegiatan bersama di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Bersama dengan Kepala Biro Operasi Polda Papua Barat Kombes Pol. Erick Kadir Sully yang mendampingi Kapolda Papua Barat, di Manokwari, Papua Barat.
Pertemuan, dialog, diskusi Penulis bersama dengan Kapolda Papua Barat beserta sejumlah Kasatker (PJU) Polda Papua Barat dan Kasatwil (Kapolresta dan Kapolres), pada dasarnya bersifat strategis mendasar dan berdampak positif, efektif, dan produktif.
Berintikan pada percepatan, peningkatan, dan perluasan kualitas pengembangan dan penguatan sumber daya kelembagaan dan sumber daya manusia. Terutama berkaitan dengan penyelenggaraan, pembumian, dan pematangan misi luhur dan program mulia Polri sebagai Bhayangkara Negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Intisarinya adalah mengenai eksistensi, posisi, fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan pengabdian institusi dan jajaran Polri (Polda). Perihal tersebut dan keseluruhan ekosistem Kepolisian (Polda) harus senantiasa dan mesti semakin dalam kerangka dan dalam konteks Pembangunan dan Pemajuan Daerah Otonom yang berada di Wilayah Hukum Polda Papua Barat.
Ada dua daerah otonom tingkat provinsi yang termasuk dalam Wilayah Hukum Polda Papua Barat, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Barat Daya.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga mengundang Penulis secara resmi untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan tingkat Polda Papua Barat.
Kegiatan berlangsung pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, di Ruang Arfak Polda Papua Barat. Rapim dan Rakernis Polda dibuka secara resmi oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga; dan ditutup secara resmi oleh Wakil Kapolda (Wakapolda) Papua Barat Brigjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin.
Figur Brigjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin adalah seorang Perwira Tinggi Polri berpangkat Jenderal Bintang Satu lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.
Kegiatan forum Rapim dan Rakernis Gabungan Polda Papua Barat, dihadiri dan diikuti oleh sejumlah Tamu dan undangan serta Peserta.
Selain Kapolda Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, dan Penulis, hadir dan ikut juga Kepala BNN Provinsi Papua Barat Brigjen Pol. Heri Istu, Kepala Satwil Densus 88/AT Provinsi Papua Barat Kombes Pol. Guntur.
Penulis diundang dan diminta juga untuk menyampaikan Pemikiran dalam bentuk "Kata Sambutan Arahan" kepada para Peserta di depan forum Rapim dan Rakernis Gabungan Polda Papua Barat.
Peserta rata-rata merupakan Perwira Menengah (Pamen) Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Komisaris Polisi (Kompol).
Peserta adalah Pamen yang merupakan seluruh PJU Polda (para Kepala Biro, Direktur, Kepala Bidang) beserta para Staf; dan seluruh Kapolresta dan Kapolres beserta para Staf di lingkungan wilayah hukum Polda Papua Barat.
Penulis bertemu, berdialog, dan berdiskusi juga bersama Panglima Kodam (Pangdam) XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, di ruang kerja Pangdam, markas Kodam, di Manokwari, Papua Barat.
Firman Jaya Daeli. (Foto: Ist)
Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema mengundang dan mengajak Penulis seusai bertemu, berdialog, dan berdiskusi bersama Penulis - untuk selanjutnya melihat dan menikmati secara langsung dari dekat akan lingkungan dan ekosistem markas Kodam.
Wilayah teritorial Kodam XVIII/Kasuari membawahi dua daerah otonom tingkat provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema adalah seorang Perwira Tinggi TNI AD berpangkat jenderal bintang dua lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990.
Mayjen TNI Gabriel Lema pernah menjadi Komandan Korem (Danrem) 033/Wira Pratama (Provinsi Kepulauan Riau) berpangkat Jenderal Bintang Satu (Brigjen), menjadi Kepala Staf (Kasdam) XVI/Pattimura, menjadi Inspektorat Kodiklat TNI AD berpangkat Jenderal Bintang Dua (Mayjen), dan kini menjadi Pangdam XVIII/Kasuari.
Mayjen TNI Gabriel Lema seangkatan dengan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga yang merupakan seorang Perwira Tinggi Polri berpangkat Jenderal bintang dua lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.
Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga pernah menjadi Kepala Biro Binopsnal Bareskrim Polri berpangkat Jenderal Bintang Satu (Brigjen), menjadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri berpangkat Jenderal Bintang Dua (Irjen), dan kini menjadi Kapolda Papua Barat.
Ada juga agenda pertemuan, dialog, dan diskusi bersama dengan Danrem 181/PVT Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, di ruang kerja Danrem, markas Korem, di Sorong, Papua Barat Daya.
Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan adalah Perwira Tinggi TNI AD berpangkat Jenderal Bintang Satu lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992. Pertemuan dialog dan diskusi dihadiri juga oleh Kasi Intelijen Korem 181/PVT Kolonel Poltak Albert. Wilayah teritorial Korem 181/PVT termasuk dalam Kodam XVIII/Kasuari. Dan wilayah teritorial Korem 181/PVT membawahi Provinsi Papua Barat Daya.
Hakikat pertemuan, dialog, dan diskusi bersama dengan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, dan juga bersama dengan Danrem 181/PVT Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan, berintikan pada perihal strategis geopolitik berbasis Sistem Pertahanan Negara. Khususnya bertalian dengan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kedaulatan bangsa dan negara (NKRI). Peran, tugas, dan tanggung jawab Pertahanan Negara memiliki relasi dengan penciptaan dan perawatan stabilitas kawasan yang demokratis, dinamis, kondusif, dan positif.
Tentu juga harus dalam kerangka untuk semakin menciptakan, mengkondisikan, menumbuhkan kualitas hubungan dan dukungan positif dan efektif terhadap pemanusiaan dan peradaban. Pembangunan dan pemajuan kebudayaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadaban.
Juga mesti menambah kualitas semangat, situasi, kondisi, dan suasana keadilan, keamanan, kedamaian, keekonomian, kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam wadah integrasi nasional NKRI dengan etos dan semangat kearifan lokal - regional dan kemajemukan kebhinekaan nasional.
Beberapa hari sebelumnya ketika di Kota Sorong, Papua Barat Daya, sudah berlangsung komunikasi antara Penulis bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Juniman Hutagaol. Komunikasi berlangsung pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023.
Kemudian dilanjutkan pertemuan, dialog, dan diskusi antara Penulis bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong: Rizal, di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Wilayah pengabdian Kejaksaan Tinggi Papua Barat membawahi dua daerah otonom tingkat provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Keberadaan, kebangkitan, dan kemajuan jajaran Kejaksaan sebagai Adhyaksa Negara memiliki posisi dan mempunyai fungsi strategis, menentukan, dan berdampak. Terutama dan khususnya bagi Pembangunan dan Pemajuan Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Nilai-Nilai (nilai tambah) dan hasil produktif dan kompetitif "Keekonomian" lokal dan regional dan pemberdayaan dan penguatan Keekonomian masyarakat. Dalam hal tersebut berbasis pada kelautan dan perikanan ; kepariwisataan dan kebudayaan ; keenergian dan pertambangan ; dan lain-lain.
Papua Barat dan Papua Barat Daya memiliki kepariwisataan dan mempunyai kebudayaan yang terkenal, terkemuka, dan terdepan di tataran lokal, regional, nasional, dan internasional. Perihal tersebut menjadi dan merupakan aset, potensi, dan ikon perekonomian.
Penulis melakukan kunjungan tugas dan kegiatan ke beberapa titik lokasi dan simpul kawasan kepariwisataan dan kebudayaan serta kelautan dan kepulauan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Khususnya di Raja Ampat (antara lain: Piay Nemo, Kali Biru, Arborek, dan Korpak). Juga di Manokwari (antara lain: Pulau Mansinam).
Membangun dan memajukan Indonesia Raya adalah perwujudan dan pembumian secara otentik dan konkrit akan Tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Juga merupakan perwujudan dan pembumian secara maksimal dan optimal Nilai-Nilai sebagaimana yang ada dalam Sila-Sila Pancasila.
Lagipula dalam kerangka dan dalam konteks mempraksiskan Janji-Janji Proklamasi Kemerdekaan RI. Sehingga kemudian menjadi agenda dan kebijakan bersama secara bergotong royong.
Kebermaknaan membangun dan memajukan Indonesia Raya terletak pada "sejauh, sedalam, seluas, dan sepanjang" apa dan mana membangun dan memajukan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kualitas Pembangunan dan Pemajuan Indonesia Raya, baru bermakna dan semakin berarti apabila dan ketika berbasis pada kebangkitan dan kemajuan Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Terminologi membangun dan memajukan Indonesia harus senantiasa diletakkan dan dikembangkan dari perspektif "Membangun dan Memajukan Indonesia Raya dari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya". Hakekatnya adalah Bergotong royong untuk Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan dan Pemajuan Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Manokwari - Papua Barat dan Sorong - Papua Barat Daya, Rabu, 22 Maret 2023. []
*Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia; Mantan Tim Perumus UU Pertahanan Negara, UU Kepolisian, UU Kejaksaan.
