Jakarta - Pemerintah berencana mewajibkan masyarakat miskin untuk membeli gas LPG 3 kg menggunakan aplikasi MyPertamina.
Mars Ega Legowo Putra, selaku Direktur Pemasaran Regional Pt Pertamina Patra Niaga (PPN) menjelaskan upaya ini dilakukan agar penyaluran subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.
Namun, ia masih belum tahu kapan wacana ini akan dilaksanakan. Saat ini Pertamina masih melakukan uji coba secara diam-diam kepada 114.000 warga.
Pertamina melakukan kerja sama dengan pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan uji coba ini.
"Uji coba kita menggunakan basis data DTKS," kata Ega, Rabu 29 Juni 2022.
Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyebut mendukung langkah ini agar LPG 3 kg tidak salah sasaran.
Namun, ia menilai masih ada masalah-masalah teknis yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
"Karena pembeli LPG berbeda dengan BBM. Jika BBM adalah pemilik motor dan mobil, nah LPG belum tentu berdaya beli. Sehingga, ada peluang tidak memiliki akses ke handphone (ponsel pintar). Ini yang perlu dipertimbangkan," katanya.
Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) berpesan agar Pertamina dan pemerintah tidak terburu-buru untuk merealisasikan kebijakan ini.
Ia menilai pengecekan LPG 3 kg tepat sasaran atau tidak adalah hal yang rumit dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut.
Menurutnya Pertamina terlebih dahulu harus melakuka diskusi dengan pemerintah terkait data penerima gas subsidi ini.
"Betul (datanya harus valid). Apalagi, disparitas harga LPG subsidi dan non subsidi terpaut jauh," terang Bhima.
Integrasi data penerima LPG 3 kg dengan orang miskin dan UMKM diperlukan agar penerima gas subsidi tidak salah sasaran.
"Kalau sampai data tidak valid, di lapangan khawatir yang terjadi justru orang miskin dan UMKM dipersulit haknya untuk membeli BBM dan LPG subsidi," jelasnya.
Disis lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengaku tidak setuju dengan wacana ini.
Ia menilai masih banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki ponsel pintar. Faisal menyebut hal ini justru mempersulit masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan LPG 3 kg.
"Kebijakan yang mewajibkan untuk memiliki aplikasi dalam ponsel untuk menerima barang-barang pokok yang disubsidi tidak tepat dengan karakteristik penerimanya," ungkap Faisal. []
