Jakarta - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengakui memang ada sejumlah ustaz atau penceramah yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah di lingkungan masjid.
Namun, menurutnya, hal itu dilakukan bukan untuk meruntuhkan negara.
"Kalau ada yang mengkritik itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara," kata JK usai salat Jumat dan silaturahmi dengan Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islam di Makassar, dikutip Opsi, Sabtu, 29 Januari 2022.
Jika memang ada yang bicara di masjid ingin memberontak pada negara, JK mempersilakan pemerintah untuk bertindak tegas.
"Silakan ditangkap. Tapi tidak secara umum masjid begitu," ujar mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu.
JK menyampaikan hal itu untuk merespons rencana Polri dalam memetakan masjid terkait upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme melalui tempat ibadah.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu pun menilai tidak ada paham radikalisme yang pernah mengacaukan negara lewat masjid.
"Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada dibaiat di masjid, macam-macam," ujarnya.
JK mengatakan, aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme. Sehingga, ia mendorong untuk memeriksa semua rumah kontrakan.
"Kalau masalahnya begitu. Periksa semua rumah-rumah kontrakan," kata JK lagi.
Diketahui, Mabes Polri menyatakan bahwa pihaknya akan memetakan masjid-masjid di Indonesia.
Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Pol Umar Effendi mengatakan, pemetaan masjid merupakan salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme.
Itu disampaikan dalam agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme yang digelar MUI, Rabu, 26 Januari 2022. []
