Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati memberi catatan atas publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen pada kuartal I-2022.
Dalam laporan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I-2022 yang dirilis BPS, Senin, 9 Mei 2022 kemarin, disebutkan bahwa pertumbuhan ini tak lepas dipengaruhi oleh Low Bassed Effect.
"Kita harus objektif memberikan nilai baik atas pertumbuhan ekonomi ini, karena pada kuartal satu tahun 2021 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 0,76 persen. Dan pada kuartal sebelumnya pertumbuhan ekonomi turun 0,96 persen," kata Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022.
Kendati demikian, Anggota Komisi XI DPR RI itu menyayangkan minusnya belanja pemerintah pada kuartal ini.
"Jika belanja pemerintah pada kuartal ini tidak negatif (-7,74 persen), hasilnya pasti lebih optimal. Dorongan terbesar justru berasal dari tingginya harga komoditas dan konsumsi rumah tangga," ujarnya.
Menurut dia, minusnya belanja pemerintah membuktikan bahwa kinerja pemerintah belum membaik. Padahal gerak cepat pemerintah diperlukan saat ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil.
"Pemerintah seolah tidak ingin memperbaiki kualitas belanjanya yang sering kali menumpuk di akhir tahun. Akhirnya berdampak tidak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Dia menilai, tidak optimalnya belanja pemerintah pada kuartal I-2022, justru `menghambat` pertumbuhan dan akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki nilai strategis dalam peningkatan ekonomi nasional.
"Selama ini, kita selalu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Di kuartal I-2022 ini saja angka kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53,65 persen dari total PDB," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah harus menjaga momentum membaiknya daya beli masyarakat saat ini. Jangan sampai, lanjutnya, saat ekonomi mulai pulih seperti sekarang, pemerintah malah menaikkan administered price seperti tarif listrik, gas, KRL, dan BBM.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan agar pemerintah peka dan berpihak pada kepentingan rakyat, karena perekonomian Indonesia justru lebih banyak disumbang oleh rakyat.
"Dengan angka inflasi IHK April 2022 tercatat 3,47 persen (yoy) naik lebih tinggi dibanding inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,64 persen, pemerintah harus mengendalikan inflasi agar kualitas pertumbuhan ekonomi terus terjaga," ucap Anis Byarwati.[]
