Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak mentah-mentah aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
PKS menilai aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menuju otoritarianisme, dan menjadi warisan buruk pemerintahan Jokowi.
"Jika Presiden dan koalisi pemerintah ngotot untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, ini tentu akan jadi warisan yang buruk bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia akan putar haluan menuju otoritarianisme," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jumat, 25 Februari 2022.
Dia menegaskan regenerasi kepemimpinan di Indonesia harus menjadi keniscayaan. Orde Baru, lanjutnya, merupakan pelajaran berarti Indonesia.
Kholid menyebut rezim Orde Baru telah membuktikan, semakin lama berkuasa, berdampak buruk bagi bangsa. Dia pun mengingatkan bahwa esensi reformasi adalah membatasi kekuasaan.
"Suksesi dan regenerasi kepemimpinan bangsa adalah sebuah keniscayaan. Bangsa ini sudah belajar dari era Orde Lama dan Orde Baru. Semakin lama penguasa berkuasa, akan berdampak tidak baik bagi bangsa. Semangat reformasi adalah membatasi kekuasaan, bukan sebaliknya," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menduga partai-partai pendukung pemerintah bisa saja sedang menguji publik lewat aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden.
Jika publik menyambut baik, sambungnya, bukan tak mungkin parpol koalisi akan menjadikannya sebagai alasan untuk merealisasikan aspirasi tersebut.
"Jadi alas justifikasi dan legitimasi Presiden untuk memperpanjang jabatan presiden dengan cara menunda pemilu," sebut Wakil Kepala Staf Presiden PKS itu.
PKS pun berharap sikap negarawan yang disebut-sebut melekat di diri Presiden Jokowi bukan bualan semata dan bukan sekadar untuk mempertahankan kekuasaan.
"Saya berharap Presiden Joko Widodo memiliki sikap negarawan, yang berpikir untuk generasi masa mendatang, bukan sekadar untuk mempertahankan kekuasaan," ucap Kholid.
Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum (Ketum PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun.[]
