Jakarta – Gelombang unjuk rasa yang meluas di berbagai kota pada pekan lalu berubah menjadi kerusuhan besar dengan korban jiwa, kerugian materi, dan kepercayaan publik yang semakin terkikis.
Tragedi tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), yang terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus, menjadi pemantik ledakan amarah warga.
Di Makassar, Gedung DPRD Sulawesi Selatan dibakar massa, tiga orang tewas, dan puluhan lainnya luka-luka. Aksi serupa terjadi di NTB, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, hingga Solo. Amukan warga juga merusak sejumlah fasilitas DPRD di berbagai daerah.
Tak berhenti di sana, beberapa markas Polda, Polres, Polsek hingga Mako Brimob turut diserang. Sejumlah fasilitas umum, kendaraan, dan rumah pribadi pejabat juga tak luput dari sasaran.
Kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan dijarah. Komnas HAM mencatat 951 orang ditangkap sepanjang aksi 25–28 Agustus, mayoritas di Jakarta.
Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia, Popy Rakhmawaty, menilai kerusuhan ini bukan insiden spontan. Ia menyebut ledakan amarah masyarakat telah terakumulasi sejak lama, dan isu tunjangan rumah DPR hanya menjadi simbol ketidakadilan yang lebih besar.
“Isu tunjangan rumah memang jadi pemicu, tetapi itu hanya simbol ketidakadilan yang lebih besar. Warga yang tiap hari harus bertahan dengan tingginya harga pangan, biaya sewa, dan gaji pas-pasan, tentu merasa makin tertindas ketika mendengar wakil rakyat mendapat fasilitas tunjangan rumah hingga puluhan juta per bulan,” ujar Popy, Minggu, 31 Agustus 2025.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi tahunan Juli 2025 mencapai 2,37 persen, namun biaya hidup di perkotaan melonjak tajam, terutama harga pangan dan sewa rumah. Gini ratio masih bertahan di level 0,381 yang menandakan ketimpangan penghasilan nyata, sementara tingkat pengangguran muda di sejumlah daerah menembus dua digit.
“Anak-anak muda yang frustrasi karena sulit mendapat pekerjaan, ditambah tekanan biaya hidup, adalah kelompok yang paling mudah tersulut. Ketika ada kasus tragis seperti Affan, amarah itu langsung meledak,” tegas Popy.
Popy menilai penanganan aparat justru memperburuk keadaan. Laporan awal Komnas HAM menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, terutama dalam kasus tewasnya Affan.
“Aturannya jelas, polisi harus bertindak sesuai prinsip proporsionalitas. Tapi masyarakat justru menyaksikan kekerasan. Itu menghancurkan kepercayaan publik pada negara,” kata Popy.
Ia juga menyoroti peran media sosial dalam mempercepat eskalasi. Video potongan, kabar bohong, hingga rumor penjarahan menyebar cepat dan memperkeruh suasana. “Media sosial menjadi penyulut api yang semakin besar. Rumor yang belum tentu benar langsung dipercaya, lalu mendorong massa bertindak lebih keras,” ucapnya.
Popy menegaskan solusi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil langkah berlapis: mengusut tuntas korban jiwa dan dugaan pelanggaran aparat, membenahi prosedur pengendalian massa yang mengedepankan dialog, serta meninjau kembali fasilitas pejabat negara yang dianggap berlebihan.
“Kalau negara hanya mengandalkan gas air mata, peluru karet, dan penangkapan massal, maka percayalah kerusuhan akan selalu terulang. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian pemerintah untuk mendengar, peduli, dan mengoreksi diri. Ini ujian besar bagi demokrasi, apakah suara rakyat yang marah akan dijawab dengan kekerasan atau dengan keadilan,” pungkas Popy.[]
