Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti persoalan dana desa yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dalam satu dekade terakhir.
Ia menyebut banyak kepala desa tersandung kasus hukum karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.
Ia mengakui selama 10 tahun terakhir penyaluran dana desa belum optimal dan sebagian tidak sampai ke rakyat.
“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat, ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” kata Prabowo Subianto.
Prabowo menegaskan, di bawah kepemimpinannya, tata kelola dana desa akan diperbaiki. Ia memastikan anggaran desa ke depan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Salah satu upaya yang disiapkan pemerintah adalah penguatan program koperasi merah putih. Prabowo mengungkapkan laporan yang diterimanya menyebut sekitar 30 ribu koperasi akan segera beroperasi. Setiap koperasi disebut dilengkapi gudang dan gerai layanan.
Menurutnya, koperasi tersebut akan menyediakan farmasi desa murah, obat generik, hingga klinik desa. Selain itu, tersedia layanan pembiayaan super mikro guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
Ia menambahkan, pemerintah akan memberikan skema bunga ringan agar masyarakat kecil lebih mudah mengakses permodalan. Seluruh barang bersubsidi juga dipastikan dapat diakses melalui jaringan koperasi tersebut.[]
