Jakarta – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mizan yang berlokasi di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Februari 2026.
Kegiatan yang berlangsung dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 ini menjadi ajang diskusi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola pesantren untuk memperkuat ekosistem pendidikan keagamaan di Indonesia.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ansory Siregar, dan dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya, antara lain Ina Ammania, Wibowo Prasetyo, H.M. Husni, Dra. Hj. Wardatul Asriah, Sigit Purnomo, serta Drs. H. Guntur Sasono.
Turut hadir dalam agenda ini Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., Kasubdit Muadalah dan Diniyah Formal Direktorat Pesantren Kemenag Dr. Endi Suhendi, MA, serta Deputi II BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si.
Agenda utama kunjungan kerja ini berfokus pada dialog tematik mengenai penguatan tata kelola pendidikan keagamaan, khususnya di lingkungan madrasah dan pesantren, serta penyaluran bantuan sosial dan keagamaan untuk masyarakat sekitar.
Pembina Yayasan Al-Mizan yang juga merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. KH. Maman Imanul Haq, M.M., menegaskan pentingnya peran strategis pesantren dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.
“Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. Negara harus hadir memperkuat ekosistem pesantren agar mampu mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing,” ujar Kiai Maman di hadapan rombongan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penguatan pesantren harus dibarengi dengan dukungan konkret, baik dari sisi regulasi, pembiayaan, maupun penguatan kapasitas kelembagaan agar pesantren dapat terus berkembang dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperjuangkan penguatan pendidikan keagamaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Ia mendorong agar tata kelola pendidikan keagamaan dapat lebih akuntabel, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pesantren dan madrasah adalah pilar penting dalam pembangunan karakter bangsa. Hasil kunjungan kerja ini akan kami jadikan bahan untuk penguatan kebijakan nasional di bidang pendidikan keagamaan, zakat, wakaf, serta pemberdayaan sosial masyarakat,” tegas Ansory Siregar.
Sementara itu, Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M., menyambut baik kunjungan ini. Ia menilai kehadiran Komisi VIII DPR RI menjadi momentum strategis untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) berbasis nilai keagamaan di wilayahnya.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan pesantren, madrasah, serta program pemberdayaan sosial keagamaan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkarakter,” ujar Bupati Eman.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., turut menyoroti aspek tata kelola.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan pendidikan keagamaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap kokoh pada nilai-nilai keislaman yang moderat dan rahmatan lil ‘alamin.
“Kemenag Jawa Barat terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren dan madrasah. Ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah dan DPR RI,” jelas Dudu Rohman.
Rangkaian acara kunjungan kerja ini diakhiri dengan penyerahan simbolis bantuan dari BAZNAS serta sesi foto bersama. Momen ini menjadi simbol sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam upaya memajukan pendidikan dan kesejahteraan umat.[]
