Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengakui Program Moderasi Beragama yang dijalankan Kementerian Agama RI (Kemenag) belum berjalan di tengah masyarakat, baru sebatas di lingkungan Kemenag. 

Diah berharap program ini dapat memiliki fungsi yang lebih luas dan dapat diimplementasikan di seluruh elemen masyarakat.

"Anggaran (Program Moderasi Beragama) di atas Rp 3 triliun lebih dan ini sebagai review atau evaluasi program. Kita berharap ke depan tidak hanya (diimplementasikan) di jajaran Kementerian Agama, tapi juga di dalam ruang-ruang dialog antar agama di tengah masyarakat," kata Diah saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin, 23 Mei 2022.

Menurutnya, temuan implementasi Program Moderasi Beragama di lapangan nantinya akan menjadi bahasan dan catatan bagi Komisi VIII DPR RI, terutama dalam rapat kerja membahas anggaran Kemenag. 

"Meskipun kita belum bicara nominal, tapi artinya fungsinya (moderasi beragama) ada dan jelas untuk lebih meluas di tengah masyarakat,," ujarnya. 

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis pun menyoroti anggaran Moderasi Beragama yang bernilai triliunan tersebut. 

Bahkan terungkap dalam pertemuan antara Komisi VIII DPR RI dengan stakeholder di Lombok Barat, bahwa anggaran Program Moderasi Beragama yang digelontorkan sekitar Rp 50 juta, tidak mempunyai arti bagi mereka.

John berpandangan, tujuan Program Moderasi Beragama adalah bagaimana umat di Indonesia yang memiliki kemajemukan beragama, suku, adat, budaya dapat melahirkan kerukunan, baik kerukunan beragama, bertetangga, berkeluarga, dan sebagainya.

"Makanya nanti kita lakukan (evaluasi). Dengan kejadian (konflik di Lombok Barat) seperti ini kan berarti tidak optimal jalannya program ini. Dan nanti kita akan kita lakukan pengawasan, kita akan rapat kerja, nanti kita menanyakan tentang permasalahan ini sampai sejauh mana," tuturnya.

"Artinya anggaran yang dianggarkan untuk Kementerian Agama tentang moderasi beragama itu dapat artinya berfungsi secara optimal dengan tujuannya tentu adil, makmur, dan sejahtera," ucap politisi Partai Golkar tersebut.

Diketahui, Program Moderasi Beragama merupakan salah satu dari tujuh kebijakan prioritas yang disusun berdasarkan konfigurasi tugas dan fungsi semua unit eselon satu, instansi vertikal dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di lingkungan Kemenag. []