Bandung - Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Kedua Raperda tersebut yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 pada DPRD Kota Bandung.
"Tentunya ini akan dibahas lebih lanjut, yaitu pembahasan di badan anggaran. Semoga berjalan dengan lancar. Sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Yana usai paripurna.
"Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan dapat memberikan kemanfaatan bagi Kota Bandung untuk mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis," lanjutnya.
Yana mengatakan, pada APBD T.A 2023 Pemkot Bandung fokus pada infrastruktur dan pemulihan ekonomi.
"Tahun depan kita fokus ya pada infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Hal itu menjadi prioritas, kan pandemi relatif sudah terkendali, jadi kita fokus pada pemulihan ekonomi. Donimannya mah itu," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan Nota penjelasan Wali Kota terkait dua Raperda tersebut pada Sidang Paripurna, Senin 12 September 2022.
Nota penjelasan tersebut ditindaklanjuti melalui pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda yang diajukan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, pembahasan lebih lanjut akan ditindaklanjuti dan dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Selanjutnya Badan Anggaran DPRD Kota Bandung akan membahas Raperda Perubahan APBD T.A 2022 dan Raperda APBD T.A. 2023," katanya.
Ia mengatakan pembahasan akan berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur dan antisipasi serta penanggulangan titik-titik banjir dan potensi longsor di Kota Bandung.
"Terkait PJU yang rusak, terkait titik titik tambahan, itu yang menjadi fokus kita," ujar Yana.
"Kita juga minta antisipasi titik titik banjir dan antisipasi longsor, hanya banyak titik banjir yang berada di tengah tengah jalan nasional. Ini yang mesti kita koordinasikan. Termasuk ke DSDABM terkait Kirmir mana yang perlu ada perbaika," imbuhnya. []
