News Sabtu, 26 Maret 2022 | 00:03

Respons Prioritas Belanja APBN, Gerindra: Jokowi Memberi Instruksi Tegas

Lihat Foto Respons Prioritas Belanja APBN, Gerindra: Jokowi Memberi Instruksi Tegas Presiden Jokowi saat berpidato di acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat, 25 Maret 2022. (foto: YouTube/Sekretariat Presiden).

Jakarta - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait APBN tidak boleh dibelanjakan untuk produk luar negeri atau impor.

Muzani berpendapat, perkataan Presiden Jokowi harus didukung penuh oleh seluruh instansi pemerintahan dan juga elite partai politik.

"Pengadaan barang jasa tidak boleh impor, pernyataan presiden itu semua demi kepentingan negara. Supaya APBN kita digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat, 25 Maret 2022.

Dengan langkah itu, lanjutnya, pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

"Sehingga saya kira pesan presiden itu perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari elite parpol. Dengan begitu, kita bisa mengkonversi APBN itu dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luas, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi kecil rakyat seperti UMKM," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia saat ini perlu memanfaatkan peluang untuk bisa membangkitkan ekonomi negara pasca pandemi Covid-19.

Caranya adalah dengan memprioritaskan penggunaan dana APBN terhadap barang-barang dan jasa produk dalam negeri. Dengan begitu, ekonomi dalam negeri akan beranjak tumbuh dan lebih baik dari periode sebelumnya.

"Presiden Jokowi telah memberi instruksi tegas. Harapannya seluruh BUMN dan instansi pemerintah lainnya melaksanakan itu dengan baik dan tertib. Indonesia adalah besar, dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintahan, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk kita bisa menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri," tuturnya.

Dia mengatakan, kegiatan impor bisa dilakukan apabila kebutuhan barang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang hendak dibeli itu tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri, maka impor tidak boleh dilakukan.

"Konsep ini harus ditumbuhkan dalam stigma dari masing-masing pejabat negara kita. Itu semata-mata demi memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Jika kesadaran itu bisa tumbuh di dalam diri kita, saya rasa peningkatan APBN kita dari tahun ke tahun yang akan datang akan lebih baik," ucap Muzani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya saat menghadiri acara Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat, 25 Maret 2022.

Jokowi mengatakan, belanja pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah justru lebih banyak impor dibandingkan produk dalam negeri.

"Coba semua kita belokan semua ke sini, barang yang kita beli barang dalam neger, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, bisa membuka dua juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini," ucap Jokowi menegaskan.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya