Jakarta - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Pergerakan Milenial Nusantara (DPP Permana) Khoirul Abidin menyayangkan adanya framing negatif dan tudingan Islamophobia terhadap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.
Kepala BNPT sempat disoroti usai pihaknya menyebutkan ada 198 pesantren terindikasi dan terafiliasi dengan jaringan teroris. Abidin menegaskan, teroris jelas dilarang dan gerakannya tidak berkaitan dengan agama manapun.
“Jelas itu tudingan yang keji dan tidak berdasar sama sekali. Kasih sayang bisa dikatakan menjadi titik temu antara agama-agama. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan atau dengan kata lain teroris tidak punya agama,” ujar Abidin yang juga Wasekjen DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta saat dimintai tanggapan wartawan di Jakarta, Senin malam, 7 Februari 2022.
Presiden Mahasiswa Kampus Muhammadiyah ITB Ahmad Dahlan Jakarta periode 2018-2019 itu menilai polemik soal 198 pesantren terafiliasi dengan gerakan teroris telah selesai, dengan adanya kunjungan Kepala BNPT ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk minta maaf dan klarifikasi.
“Saya sangat mengapresiasi jiwa besar dan ksatria yang dicontohkan oleh Kepala BNPT dengan datang secara langsung ke MUI. Hemat saya, polemik ini selesai, tidak perlu diperpanjang lagi dan mari kita semua membahas hal-hal yang substantif berkaitan dengan penanggulangan terorisme,” ucap Abidin.
Sebagai bangsa yang besar, kata Abidin, segenap elemen bangsa harus dewasa berani mengakui fakta bahwa teroris itu nyata dan ada pelaku teror yang berasal dari kalangan pesantren juga benar adanya.
“Sehingga kita tidak perlu kebakaran jenggot. Apa yang disampaikan oleh BNPT soal data pesantren itu bisa lebih kita maknai sebagai bentuk upaya preventif terhadap aksi-aksi teror,” ujar Abidin.
Sebelumnya, Kepala BNPT mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Pertemuan itu membahas terkait dengan data 198 pesantren yang terafiliasi dengan terorisme dari BNPT yang sempat ramai dibicarakan.
Boy menjelaskan bahwa BNPT dan MUI mengupayakan adanya persamaan persepsi di antara perbedaan pendapat.
"Saya menyampaikan permohonan maaf karena penyebutan nama pondok pesantren diyakini melukai perasaan pengelola pondok, umat Islam yang tentunya bukan maksud untuk itu," ujar dia pada Kamis, 3 Februari 2022.
Menurut Boy, munculnya nama-nama pesantren tersebut tidak bermaksud menggeneralisir, demikian juga dengan yang terafiliasi. Dia menjelaskan bahwa terafiliasi yang BNPT sebutkan itu maksudnya berkaitan dengan individu bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan.
"Jadi ada individu-individu yang terhubung dengan pihak yang terkena proses hukum terkait dengan teroriame," kata Boy setelah pertemuan yang berlangsung kurang kebih dua jam setengah itu.
Data BNPT itu, disebutnya merangkum dari proses hukum kasus terorisme. Menurutnya, data tersebut adalah hasil himpunan selama 20 tahun terakhir, dan digunakan untuk menunjukkan bagaimana pencegahan dilakukan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat.
Ketua MUI Bidang Organisasi, Noor Achmad mengatakan permasalahan terkait informasi data 198 pesantren yang terafiliasi paham terorisme sudah selesai. Menurut dia, diskusi yang dilakukan sangat dinamis dan ilmiah, yang menghasilkan pandangan yang sama terkait dengan isu terorisme.
"Yaitu kita perlu mengantisipasi sekaligus terus mewaspadai adanya gerakan terorisme," tutur dia. []
