Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mempertanyakan kondisi tingkat kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah-daerah perbatasan yang masih di bawah garis kemiskinan.
Seperti diketahui, tingkat gini rasio secara nasional sebesar 0,375 sampai 0,378. Hal ini dianggap masih cukup tinggi dan memperlihatkan belum terjadinya pemerataan pendapatan masing-masing penduduk.
Pernyataan ini disampaikan saat Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa, 7 Juni 2022.
"Apalagi menurut pendapat kami gini rasio itu akan semakin tinggi dan jauh dari titik nol pada daerah-daerah perbatasan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan, tingkat pembangunan manusianya, bahkan secara nasional saja masih pada angka kurang lebih 73 persen, jauh dari seratus persen. Artinya tingkat pembangunan manusia (IPM) masih jauh," kata Syamsurizal seperti dikutip.
Rapat tersebut juga berlangsung bersamaan dengan Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, serta Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila.
Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa tingkat kemiskinan nasional kita masih sangat tinggi walaupun masih sudah ada UU Cipta Kerja Undang-Undang No 11 tahun 2020.
Namun, kata dia, sepertinya investasi yang diharapkan belum menggembirakan untuk dalam negeri.
Bahkan untuk tingkat pengangguran sekarang disebutkan 5,3 persen sampai 6 persen. Ini juga masih sangat tinggi.
"Maka ketika itu dibacakan di depan kami, saya dapat memastikan itu bahwa tingkat kesetaraan masyarakat pedesaan masih belum menggembirakan, dan belum terangkat," ujarnya.
Untuk itu, dia bilang, perlu solusinya investasi daerah, khususnya daerah pedesaan.
Upaya untuk meningkatkan IPM ini, lanjutnya, tidak di kota saja, tapi juga di daerah pedesaan supaya bisa membangun sekolah-sekolah yang lebih baik kualitasnya.
Dia menegaskan, yang paling penting adalah peningkatan kualitas infrastruktur di pedesaan.
"Karena ketika di Aceh terjadi tsunami besar dan beberapa negara besar menyimpulkan bahwa ketika itu kenapa Indonesia miskin masyarakatnya, karena infrastruktur pedesaan yang belum terbangun secara optimal," ucap Syamsurizal.
Politisi dari fraksi PPP ini juga berharap kondisi faktual tentang pedesaan dan kehidupan daerah perbatasan itu perlu dijadikan rujukan saat penyusunan anggaran tahun 2023 mendatang.
"Karena sejatinya masih ada waktu untuk dilakukan pembahasan anggaran baik dalam rapat konsinyasi atau lainnya," ucapnya.[]
