Jakarta - Sistem Pemilu 2024 terus menjadi isu hangat. 

Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menebar ancaman untuk mengoreksi kewenangan dan anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) bila mengembalikan pemilihan dengan sistem proporsional tertutup.

MK sendiri belum membacakan keputusan soal ini meski sudah selesai melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait judicial review sistem proporsional terbuka. 

Juru Bicara MK Fajar Laksono enggan berkomentar terkait ancaman sejumlah fraksi di Komisi III DPR RI.

"Saya tidak mau berkomentar soal itu," kata Fajar Laksono kepada wartawan di gedung MK, Jakarta, Rabu, 31 Maret 2023 dilansir dari viva.

Kata dia, hakim MK punya tiga hal dasar untuk mengungkap fakta yang ada di persidangan.

BACA JUGA: Cawe-Cawe, Sebutan yang Memanaskan Suhu Politik Jelang Pileg dan Pilpres 2024

Diantaranya dari keterangan ahli, keterangan saksi, dan pengumpulan alat bukti. Hakim kata dia mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan otoritasnya. 

"Termasuk soal momentum seperti sekarang, itu otoritas hakim," katanya.

Dia menegaskan, hakim MK tetap on the track dan ada baiknya soal sidang sistem proporsional pemilu hingga pembacaan putusan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Pada Selasa, 30 Mei kemarin, 8 fraksi di Komisi III DPR menyatakan sikap menolak sistem Pemilu 2024 secara proporsional tertutup atau coblos gambar partai. 

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, pihaknya tetap berkeinginan Pemilu 2024 menggunakan proporsional terbuka alias coblos nama caleg.  

Jika kemudian MK mengubah sistem yang ada saat ini, pihaknya bisa saja mengubah UU Mahkamah Konstitusi.

Dia menyebut tidak bermaksud memamerkan kekuasaan. Hanya saja mengingatkan bahwa legislatif juga punya kewenangan. 

"Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem tertutup) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kami juga ada kewenangan," katanya ditemani sejumlah anggota fraksi lainnya. []