Jakarta - Menjelang pemilu legislatif dan presiden tahun 2024, istilah cawe-cawe menjadi fokus bahasan para politisi dan media.
Sebutan cawe-cawe ini pun berseliweran di media sosial, yang disampaikan para tokoh publik termasuk Presiden Jokowi.
Kata itu diucapkan Jokowi saat bersua dengan para pemimpin redaksi media dan content creator di Istana Negara pada Senin, 29 Mei 2023.
Hanya saja cawe-cawe yang dimaksud Jokowi, tidak akan melanggar undang-Undang.
"Demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," kata Jokowi saat itu.
Cawe-cawe terkait Pemilu 2024 menurut Jokowi, karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju.
Indonesia saat ini ada di posisi upper middle income. Untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.
"Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu," kata Jokowi.
BACA JUGA: Jubir Partai Garuda: Jokowi Memang Wajib Cawe-Cawe di Pilpres 2024
Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana mensinyalir cawe-cawe Jokowi, termasuk soal kisruh Partai Demokrat.
"Cawe-cawe Presiden Jokowi terlihat jelas salah satunya ketika KSP Moeldoko mau mengambil alih Demokrat dan membatalkan pencapresan Anies Baswedan," tulis Denny dipetik dari akun Twitter @dennyindrayana, Selasa, 30 Mei 2023.
Dia meneruskan, kalau dalam kasus penyadapan Partai Demokrat Amerika Serikat, itu menjadi skandal 𝘞𝘢𝘵𝘦𝘳𝘨𝘢𝘵𝘦 dan menyebabkan mundurnya Presiden Richard Nixon, karena takut dimakzulkan (impeachment).
"Secara teori, harusnya ikut campurnya istana dalam pengambilalihan paksa Partai Demokrat, juga bisa menjadi pintu masuk pemakzulan Presiden Jokowi," tulisnya.
Apa arti dari cawe-cawe? Sebetulnya sudah cukup gamblang lewat pernyataan Denny Indrayana.
Merujuk KBBI online, cawe-cawe adalah ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani.
Banyak pengamat mengkritik sikap cawe-cawe Jokowi dalam urusan politik. Namun ada juga yang membelanya, seperti Teddy Gusnaidi.
Teddy yang juga Jubir Partai Garuda itu menegaskan Jokowi sebagai presiden wajib cawe-cawe.
"Partai Garuda mengatakan bahwa Presiden Jokowi wajib cawe-cawe untuk kemaslahatan bangsa dan tidak ada hal yang dilanggar berdasarkan konstitusi, malah wajib. Presiden Jokowi pun mengatakan hal yang sama. Sampai detik ini, tidak ada yang bisa menunjukkan ada pelanggaran jika Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024," katanya di akun Twitter @TeddGus pada Selasa, 29 Mei 2023. []
