Jakarta - Presiden Jokowi disorot lantaran mengumpulkan para ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Selasa, 2 Mei 2023 malam.
Enam ketua umum parpol hadir, kecuali Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang memang sengaja tidak diundang.
Pertemuan itu dinilai banyak pihak tidak jauh dari upaya Jokowi mengurusi capres-cawapres untuk Pilpres 2024.
Kepada sejumlah wartawan selepas mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Kamis, 4 Mei 2023, Jokowi menampik dirinya cawe-cawe soal capres-cawapres.
Namun Jokowi mengingatkan dirinya adalah pejabat publik dan pejabat politik, yang bisa berbicara soal politik.
Mengumpulkan para ketum parpol adalah terkait bagaimana negara ini dibawa ke depan melihat tantangan yang semakin besar.
Terutama soal kepemimpinan nasional yang memiliki leadership yang kuat, dipercaya rakyat, dipercaya dunia internasional, dan juga dipercaya investor.
Sedangkan menyangkut soal capres dan cawapres, menurutnya itu ruangnya parpol dan gabungan parpol. Jokowi mengklaim tidak mencampuri hal begituan.
Meski begitu, Jokowi tetap dituding negatif karena dianggap cawe-cawe soal capres dan cawapres.
BACA JUGA: Jokowi Ungkap Alasan Gak Ajak Surya Paloh ke Istana dalam Pertemuan Ketum Parpol
Teddy Gusnaidi yang merupakan Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda menilai, tidak salah Jokowi cawe-cawe mengurus Pilpres 2024.
"Presiden dituding negatif karena cawe-cawe urus Pilpres 2024. Apa salahnya Presiden cawe-cawe urus Pilpres 2024?" kata Teddy di akun Twitternya, Jumat, 5 Mei 2023.
"Dan memang harus cawe-cawe! Karena itu bagian dari peran Presiden. Jadi salah besar jika cawe-cawe dianggap hal negatif, karena memang harus cawe-cawe," terangnya.
Menurut Teddy, cawe-cawe itu artinya ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani.
"Jadi Jokowi wajib ikut mengerjakan bagaimana pilpres ini berjalan dengan baik, bahkan ikut menangani agar supaya pemerintahan selanjutnya berjalan sesuai dengan rel konstitusi," terangnya.
Termasuk kata Teddy, ikut mengarahkan siapa saja para tokoh yang punya semangat dan jiwa nasionalisme untuk berlaga di Pilpres 2024.
"Jadi siapapun dari para tokoh itu yang dipilih rakyat, mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat konstitusi," imbuh dia.
Menurut Teddy, meskipun tidak diminta oleh partai politik, Presiden Jokowi mempunyai kewajiban mengarahkan sosok-sosok yang bisa dipilih oleh rakyat dan ini sudah dilakukannya dua tahun belakangan ini.
Apalagi jika diminta oleh partai politik, menurut dia, tentu lebih baik lagi. Dan saat ini, memang partai politik sengaja melibatkan Presiden Jokowi.
"Sebagai Presiden, tentu beliau mendapatkan informasi intelijen yang valid, sehingga Presiden wajib cawe-cawe untuk kemaslahatan negeri ini. Tentu Presiden Jokowi punya kewajiban sesuai dengan sumpahnya dalam UUD 45, menghalau orang-orang yang jelas akan menjerumuskan dan merusak negeri ini untuk berkuasa," tandasnya. []
