Jakarta – Akademisi Institut Teknologi PLN (ITPLN) Zulfikar Manggau menilai target PLTS 100 GW di Indonesia merupakan langkah besar yang berpotensi memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, target tersebut dinilai tidak bisa dicapai secara instan.
Menurut Zulfikar, pembangunan PLTS 100 GW membutuhkan kesiapan menyeluruh, mulai dari pendanaan, ketersediaan lahan, jaringan listrik, hingga teknologi penyimpanan energi. Maka itu, target tersebut lebih realistis jika ditempuh secara bertahap dengan mengutamakan proyek yang paling siap terlebih dahulu.
Hal itu dia ungkapkan saat saat Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi dan Peningkatan Kesiapan Proyek PLTS 100 GW bersama Bappenas dan GIZ.
Ia mengatakan melimpahnya potensi energi surya Indonesia menjadi modal penting untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar.
”Adanya proyek PLTS 100 GW bisa menjadi platform pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, industrialisasi hijau, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan fiskal negara,” ujar Zulfikar dalam keterangannya, Jumat, 7 Agustus 2026.
Namun, ia mengingatkan terdapat sedikitnya tiga persoalan besar yang harus diselesaikan sejak awal. Pertama adalah pendanaan. Pembangunan PLTS 100 GW membutuhkan investasi yang sangat besar, bahkan dapat mencapai ratusan miliar dolar AS.
Kedua adalah lahan. Ketersediaan lahan di Pulau Jawa semakin terbatas dan mahal. Sementara itu, potensi lahan di luar Jawa relatif lebih besar, tetapi sebagian wilayah belum terhubung dengan jaringan listrik yang memadai.
Salah satu opsi yang dapat dikembangkan adalah PLTS terapung di waduk atau perairan. Namun, menurut Zulfikar, pilihan tersebut tetap membutuhkan perhitungan keekonomian karena biaya pembangunan dan infrastrukturnya tidak murah.
Persoalan ketiga adalah sifat intermiten energi surya. Produksi listrik PLTS bergantung pada kondisi matahari sehingga menurun pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Kondisi itu membuat sistem membutuhkan teknologi penyimpanan energi seperti baterai.
”Kalau malam atau siang tapi mendung mendadak mati. Jadi butuh baterai yang harganya masih mahal atau belum murah,” kata Expert Lembaga Terapan ITPLN itu.
Mantan EVP Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) itu juga mengatakan, rencana inisiatif 100 GW di lingkungan PLN Group sebenarnya telah dipetakan untuk periode 2025-2034. Rencana tersebut antara lain mencakup PLTS skala utilitas sekitar 22 GW, konversi PLTD dan PLTG sekitar 20 GW, PLTS atap serta penciptaan permintaan industri sekitar 14 GW, hybrid dengan PLTS sekitar 35 GW, dan pengembangan lain di wilayah non-PLN sekitar 8,2 GW.
Meski demikian, Zulfikar menyarankan target 100 GW tidak dipaksakan selesai dalam satu dekade jika kesiapan proyek belum memadai. Ia mengusulkan pendekatan bertahap agar pembangunan PLTS berjalan seiring dengan kesiapan teknologi, regulasi, jaringan, dan pembiayaan.
Tahap pertama dapat dilakukan pada periode 2025-2029 dengan target sekitar 25 GW. Fokusnya adalah proyek yang relatif lebih mudah direalisasikan, seperti PLTS atap pada pabrik dan perkantoran, PLTS terapung di waduk, serta pemanfaatan lahan kritis di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Pada tahap ini, pemerintah juga perlu membenahi regulasi yang belum mendukung pengembangan PLTS, termasuk aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sekaligus membangun ekosistem industri pendukung.
Tahap kedua berlangsung pada 2030-2034 dengan tambahan sekitar 25 GW. Pengembangan mulai diarahkan pada PLTS skala besar untuk kebutuhan industri. Pada fase ini, sistem penyimpanan energi dinilai menjadi bagian penting agar pasokan listrik dapat lebih stabil.
Pembangunan jaringan transmisi antarwilayah juga perlu berjalan beriringan. Namun, besaran target tetap harus disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dan kebijakan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sementara itu, tahap ketiga diarahkan untuk mengejar sisa sekitar 50 GW mulai 2035. Menurut Zulfikar, fase tersebut sangat bergantung pada perkembangan harga baterai dan derasnya aliran pembiayaan hijau.
”100 GW itu perlu dan bukan mustahil. Tapi kuncinya jangan buru-buru, mulai dari yang pasti, yang fondasinya kuat,” ungkap Zulfikar.
Ia menilai pencapaian 25 GW pertama hingga 2029 atau sedikit bergeser dari target waktu bukan persoalan utama. Hal yang lebih penting adalah memastikan proyek yang telah disepakati benar-benar memiliki fondasi kuat dan segera memasuki tahap implementasi.
”Yang penting itu disepakati dan segera mulai jalan dulu,” ucapnya.
Zulfikar menegaskan implementasi program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator, sementara PT PLN memiliki posisi strategis sebagai operator sekaligus single off-taker listrik di Indonesia.
Dengan pendekatan bertahap, target PLTS 100 GW dinilai tetap dapat menjadi agenda jangka panjang transisi energi Indonesia. Tantangannya bukan sekadar menambah kapasitas panel surya, melainkan memastikan investasi, lahan, jaringan, penyimpanan energi, regulasi, dan permintaan listrik tumbuh secara beriringan. []
 Zulfikar Manggau menilai target PLTS 100 GW di Indonesia merupakan langkah besar jangan buru-buru.){kind=link}