Jakarta, Opsi.id  – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan. 

Dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Bagaimana lagi Cara Menghentikan Proyek MBG ini?”, Direktur Kebijakan Publik CELIOS sekaligus penggagas MBG Watch, Media Wahyudi Askar, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola program yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut. 

Diskusi itu digelar pada 7 Agustus 2026 dan diunggah melalui kanal YouTube Satu Visi Utama.

Dalam pemaparannya, Wahyudi tidak hanya mempertanyakan efektivitas MBG, tetapi juga mengungkap dugaan potensi korupsi, konflik kepentingan dalam penunjukan yayasan pengelola dapur, hingga menawarkan berbagai bentuk tekanan politik dan hukum terhadap pemerintah. 

Dugaan “Korupsi Harian”

Salah satu pernyataan paling menyita perhatian adalah ketika Wahyudi menyebut MBG memiliki karakteristik berbeda dibanding proyek pemerintah lainnya karena, menurutnya, potensi penyimpangan dapat terjadi setiap hari.

Ia mencontohkan dugaan manipulasi pengadaan bahan pangan yang bisa berganti dari telur, sayuran, hingga komoditas lainnya secara bergiliran.

Wahyudi juga mengaku menerima berbagai laporan dari pedagang yang memasok kebutuhan MBG melalui platform MBG Watch.

Menurutnya, sejumlah pedagang mengaku diminta mengembalikan sebagian uang pembayaran atau cashback setelah transaksi dilakukan. 

Ia menyebut dugaan praktik tersebut dialami oleh lebih dari satu pedagang di sejumlah pasar. 

Yayasan Swasta

Sorotan lain diarahkan kepada mekanisme penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola yayasan.

Menurut Wahyudi, berdasarkan perhitungan yang ia sebut pernah didiskusikan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), investasi pembangunan SPPG dapat kembali dalam waktu sekitar dua tahun.

Ia kemudian mempertanyakan penggunaan entitas swasta dalam menjalankan program sosial berskala nasional karena dinilai membuka ruang keuntungan ekonomi yang besar.

Lebih jauh, ia mengklaim MBG Watch pernah melakukan penelusuran terhadap data yayasan yang sempat ditampilkan pada laman BGN. 

Dari hasil penelusuran itu, menurutnya, terdapat indikasi hubungan sejumlah yayasan dengan tokoh maupun kelompok tertentu.