Kritik terhadap Strategi Pemerintah
Dalam paparannya, Wahyudi juga menuding pemerintah menerapkan strategi yang ia sebut sebagai “government by scapegoat” atau mencari kambing hitam.
Ia menilai pemerintah lebih banyak menyoroti persoalan teknis, seperti dapur yang tidak higienis atau pegawai yang dianggap bermasalah, dibanding membahas akar persoalan tata kelola program.
Menurutnya, perhatian publik seharusnya diarahkan kepada mekanisme kepemilikan dapur serta tata kelola pengadaan.
Mendorong Perlawanan Sipil
Selain mengkritik tata kelola MBG, Wahyudi juga membahas berbagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa di internal MBG Watch sempat muncul pembahasan mengenai konsep civil disobedience atau pembangkangan sipil.
Beberapa gagasan yang disebutkan antara lain ajakan menolak membayar pajak, mendorong orang tua penerima manfaat menolak paket MBG di sekolah, hingga mengusulkan dana dikembalikan kepada negara atau diberikan dalam bentuk lain.
Ia juga mengakui bahwa langkah-langkah tersebut masih menjadi bahan diskusi dan belum ditemukan formula yang dianggap paling efektif.
Pada bagian akhir diskusi, ia menilai tekanan dari masyarakat sipil menjadi salah satu cara yang dapat mendorong perubahan kebijakan pemerintah terkait MBG.
Bahkan, ia mengungkapkan sejumlah ide aksi protes yang menurutnya berkembang di kalangan masyarakat sipil, meski sebagian masih berupa wacana diskusi. []
Baca juga: Sudaryono Copot 137 Kepala SPPG, Tegaskan Zero Tolerance Keracunan dan Korupsi di Program MBG
Baca juga: MK Tegaskan Program MBG Tidak Boleh Pakai Dana Pendidikan
Baca juga: Nanik S Deyang Mundur dari Jabatan Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung
