JAKARTA, Opsi.id – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Institut WJ Rumambi mengingatkan pemerintah dan seluruh elemen bangsa agar tidak memaknai kemerdekaan hanya sebagai seremoni tahunan.
Momentum 17 Agustus dinilai harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan bangsa sekaligus menagih kembali janji kemerdekaan kepada rakyat.
Ketua Institut WJ Rumambi, Pdt. Prof. Dr. John Titaley, mengatakan kemerdekaan Indonesia sejak awal dibangun di atas cita-cita untuk menghadirkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Menurutnya, kemerdekaan bukan sekadar pengalihan kekuasaan dari kolonial kepada elite pribumi dan bukan pula sebatas upacara bendera setiap tahun.
Kemerdekaan merupakan kontrak moral dan konstitusional untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, memasuki usia 81 tahun, John menilai Indonesia berada pada persimpangan yang mengkhawatirkan.
Di balik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, masih terdapat persoalan struktural yang dinilai menggerus sendi-sendi kehidupan berbangsa.
Ia menilai kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata berisiko dibajak oleh segelintir kelompok elite, sementara sebagian besar rakyat masih berada dalam pusaran ketidakadilan struktural.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan John adalah kondisi demokrasi.
Ia menilai demokrasi elektoral saat ini mengalami degradasi substansial dan berubah menjadi komoditas transaksional yang dikendalikan kekuatan modal serta oligarki politik.
Kedaulatan rakyat, menurutnya, tidak boleh direduksi hanya menjadi ritual pencoblosan setiap lima tahun.
Kebijakan publik juga tidak semestinya ditentukan melalui kompromi elite yang mengabaikan kepentingan masyarakat.
John juga menyoroti semakin kuatnya gejala politik dinasti yang dinilainya dapat mencederai meritokrasi dan keadilan sosial.
Selain demokrasi, John menilai persoalan etika publik dan moralitas dalam penyelenggaraan negara menjadi masalah serius yang tidak boleh diabaikan.
Ia mengingatkan pemikiran Willem Johanes Rumambi yang disebutnya mendedikasikan hidup bagi integritas moral dan otonomi kebangsaan.
Menurut John, negara tidak boleh dikelola tanpa pedoman etika karena hukum dan kekuasaan dapat kehilangan fungsi ketika digunakan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.
“Tanpa etika, politik dan hukum hanya menjadi instrumen barbarisme modern,” katanya, didampingi Sekretaris Institut WJ Rumambi Sekretaris Pdt. Jerry Sumampow, S.Th dalam siaran pers, 16 Agustus 2026.
John juga menyoroti kesenjangan sosial yang menurutnya masih menjadi pekerjaan besar Indonesia setelah 81 tahun merdeka.
Ia menilai kekayaan nasional masih terkonsentrasi pada segelintir oligarki, sementara rakyat kecil terus menghadapi mahalnya biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan dan semakin sempitnya ruang penghidupan.
Pembangunan yang diklaim merata, kata dia, juga tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat adat, petani dan nelayan demi kepentingan investasi ekstraktif yang mengabaikan daya dukung ekologis.
Atas kondisi tersebut, John menegaskan Institut WJ Rumambi menolak segala bentuk pembajakan negara oleh oligarki dan dinasti politik.
Ia mengajak masyarakat tetap merawat nalar kritis, menolak politik transaksional serta tidak menormalisasi praktik politik dinasti dan kolusi kekuasaan yang dinilai dapat mengancam masa depan republik.
John juga mendesak pemulihan etika dan moralitas dalam penyelenggaraan negara.
Menurutnya, kekuasaan harus dikembalikan pada jalur yang sah dengan berlandaskan etika publik, konstitusi dan keadilan moral.
Hukum, lanjut dia, tidak boleh diposisikan sebagai alat tawar politik. Hukum harus menjadi panglima yang melindungi hak seluruh warga negara tanpa pandang bulu.
Di bidang pembangunan, John mendorong perubahan arah kebijakan agar lebih berpihak kepada keadilan sosial.
Pemerintah dan seluruh penyelenggara negara, menurutnya, wajib mengakhiri kebijakan ekonomi yang timpang dan merusak lingkungan.
Keadilan sosial harus kembali ditempatkan sebagai poros utama pembangunan nasional, bukan sekadar janji yang tertulis di atas kertas.
John mengatakan kemerdekaan sejati membutuhkan keberanian untuk bersuara sekaligus bertindak.
Karena itu, Institut WJ Rumambi mengajak kaum intelektual, pemuda dan masyarakat sipil untuk bersatu memperjuangkan kembali kedaulatan rakyat.
Menurutnya, momentum HUT ke-81 RI harus dimanfaatkan untuk melakukan koreksi terhadap arah perjalanan bangsa, bukan sekadar bernostalgia dengan sejarah kemerdekaan.
Institut WJ Rumambi kemudian menyerukan agar Indonesia memulihkan etika, menegakkan keadilan dan merebut kembali kemerdekaan sejati. []
Baca juga: Saat Prabowo Pimpin Upacara di Istana, Megawati Pilih Rayakan HUT RI di Sekolah Partai
Baca juga: Ancol Gelar Perayaan HUT RI ke-81 Lewat Program Merdekaria 2026
Baca juga: Gibran-Selvi Tampilkan Dua Wajah Nusantara di HUT ke-81 RI
