Jakarta – Ekonom dan Dosen Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti kondisi perekonomian Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto yang menurutnya menunjukkan paradoks.
Sebab, pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5 persen. Akan tetapi, menurut dia, masyarakat belum merasakan dampak positif pertumbuhan tersebut secara nyata.
Dalam paparannya bertajuk “Akan Dibawa ke Mana Ekonomi Kita?” pada Konferensi Republik di Padang, Senin, 31 Agustus 2026, Wijayanto menyebut ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II dan 5,45 persen pada semester I.
Namun, capaian pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan masyarakat.
“Ekonomi 2026 moncer, tumbuh 5,29 persen (Q2 YoY) dan 5,45 persen (H1 YoY),” demikian poin yang disampaikan Wijayanto dalam paparannya.
Dia mengatakan masyarakat justru menghadapi sejumlah persoalan mulai dari biaya hidup yang semakin tinggi, lapangan pekerjaan yang lebih sulit diperoleh, meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga tabungan rakyat yang semakin menipis.
Wijayanto juga menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai kesenjangan antara data dan realitas.
Ia mencatat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu mampu menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat.
Dia mengutip pandangan ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, bahwa GDP tidak mengukur berbagai hal yang membuat kehidupan layak untuk dijalani.
“Kualitas pertumbuhan ekonomi buruk, terdapat gap antara data dan realita,” ujarnya.
10 Persen Teratas Belum Tentu Sejahtera
Wijayanto kemudian menyoroti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data tersebut semakin memperlihatkan persoalan distribusi kesejahteraan di Indonesia.
Dia menyoroti kelompok masyarakat yang masuk Desil 10, yakni 10 persen kelompok paling sejahtera. Di sisi bersamaan, masih terdapat banyak masyarakat dalam kelompok tersebut yang berpendapatan di bawah Rp7 juta per bulan.
Kondisi itu, kata dia, menunjukkan bahwa sebagian kelompok yang secara statistik masuk kategori paling sejahtera masih membutuhkan subsidi dan bantuan sosial.
Wijayanto menilai kondisi tersebut berpotensi menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia lebih besar dibandingkan angka resmi yang selama ini digunakan.
Dia juga membandingkan hal itu dengan angka resmi Gini Ratio sebesar 0,368 serta tingkat kemiskinan sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,4 juta orang.
Kelas Menengah Terus Tergerus
Salah satu perhatian utama Wijayanto adalah kondisi kelas menengah. Dia mencatat sepanjang 2019-2025, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata mendekati 5 persen per tahun. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti peningkatan pendapatan riil yang berarti.
Pada periode yang sama, jumlah kelas menengah disebut turun dari sekitar 57 juta orang menjadi 47 juta orang, sementara jumlah penduduk bertambah sekitar 13 juta.
Wijayanto juga menyebut pekerja formal dengan pendapatan di atas upah minimum provinsi (UMP) hanya sekitar 26 juta orang.
Sementara itu, sekitar 60-70 persen masyarakat bekerja di sektor informal, yang menurutnya memiliki ketidakpastian pendapatan lebih tinggi.
Dia juga menggunakan standar garis kemiskinan Bank Dunia sebagai pembanding. Dengan standar pengeluaran setara Rp1,5 juta per kapita per bulan yang tercantum dalam paparannya, Wijayanto menyebut tingkat kemiskinan bisa berada di atas 60 persen.
”Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan standar pembanding yang berbeda, sehingga tidak dapat disamakan langsung dengan angka kemiskinan resmi BPS,” kata Wijayanto Samirin. []
