Tolikara, Opsi.id – DPRK Tolikara menggelar Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026. Sidang Perubahan APBD ini dilangsungkan di Hotel Suni, Jayapura, Selasa (29/9/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Tolikara Yotam Wonda, S.H., M.Si., Sekretaris Daerah Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos., M.Si., MA., para Asisten Sekda, Kapolres Tolikara Kompol Roberth Hitipeuw, S.H., M.H., unsur Forkopimda, pimpinan DPRK, serta anggota dewan.
Dalam sidang tersebut, Wakil Bupati Tolikara Yotam Wonda, S.H., M.Si., yang membacakan sambutan Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sidang paripurna ini serta menyerahkan sejumlah dokumen penting untuk dibahas bersama legislatif, yang meliputi Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026.
Bupati Tolikara menegaskan bahwa arah kebijakan prioritas dan program pembangunan dalam APBD 2026 dirumuskan selaras dengan visi-misi kepemimpinan daerah.
“Kebijakan tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pembangunan iman dan takwa melalui perbaikan situs-situs gereja, pembangunan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, situs kerohanian, hingga pembangunan infrastruktur serta potensi ekonomi dan kawasan terpadu,” ungkapnya.
Selain itu, fokus pembangunan juga diarahkan pada penataan kota pemerintahan, kelembagaan daerah, jasa dan permodalan dunia usaha, basis perbatasan wilayah, serta penguatan kerja sama antarkelembagaan dan perhubungan udara demi mewujudkan cita-cita bersama di Tanah Injil Tolikara.
Ketua DPRK Tolikara, Meinus W. Yanengga, S.IP., menyatakan bahwa rapat paripurna dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan terkendali berkat sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.
Ia menyebutkan bahwa dokumen yang telah ditetapkan akan segera dibawa ke tingkat provinsi untuk dievaluasi. Selanjutnya, DPRK akan mengoptimalkan fungsi pengawasan di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, pimpinan DPRK juga mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja selaras dengan visi-misi kepala daerah, tidak meninggalkan tempat tugas atau bepergian ke luar daerah tanpa alasan yang jelas, serta memaksimalkan penyerapan anggaran secara tepat sasaran mengingat sisa waktu hingga Desember.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Tolikara Yotam Wonda, S.H., M.Si., dalam sesi wawancara menjelaskan bahwa berbagai masukan, catatan kritis, dan pandangan umum dari anggota dewan akan menjadi bahan evaluasi penting agar program pemerintah benar-benar mendarat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen mendorong penyerapan APBD secara maksimal guna menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi di akhir tahun.
Di samping itu, Wakil Bupati juga menjamin bahwa situasi keamanan di Kabupaten Tolikara saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga tidak ada alasan bagi para pejabat maupun pegawai untuk tidak berkantor di tempat demi kelancaran roda pemerintahan dalam kurun waktu dua bulan ke depan. [Diskomdigi]
