Jakarta – DPRD DKI Jakarta akan melakukan audiensi dengan DPR RI pada Jumat, 2 Oktober 2026, untuk membahas sejumlah persoalan terkait pelaksanaan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), termasuk berkurangnya jumlah kursi DPRD DKI Jakarta.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah ketentuan pada UU DKJ yang berdampak pada berkurangnya jumlah anggota DPRD DKI Jakarta dari saat ini 106 kursi menjadi 85 kursi.
Menurut Aziz, pengurangan anggota DPRD DKI tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Jakarta dan beban pelayanan, serta penyerapan aspirasi masyarakat.
”Hal ini menjadi catatan besar bagi kami karena ada beberapa hal terkait Undang-Undang DKJ,” kata Abdul Aziz usai rapat Bapemperda, dikutip Jumat, 2 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, UU DKJ mengatur 15 urusan sekaligus mengamanahkan penyusunan 24 peraturan daerah (perda). Namun, perubahan status Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara juga berimplikasi terhadap konfigurasi kelembagaan, termasuk berkurangnya jumlah anggota DPRD.
Aziz menilai jumlah 85 anggota DPRD tidak sebanding dengan jumlah penduduk Jakarta yang saat ini mencapai sekitar 10,6 juta jiwa.
Saat ini, dengan 106 anggota DPRD, perbandingan jumlah anggota dewan dengan penduduk Jakarta sekitar 1:100.000. Menurut dia, rasio tersebut relatif besar jika dibandingkan dengan daerah lain.
”Setelah kami pelajari, dengan penduduk 10,6 juta dan jumlah DPRD 106, perbandingannya sekitar 1:100.000,” ujar politikus PKS itu.
Ia kemudian membandingkan rasio tersebut dengan sejumlah daerah lain. Aziz menyebut Jawa Barat memiliki sekitar 45 juta penduduk dengan jumlah anggota DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten/kota, serta DPR RI sekitar 1.500 orang.
Dengan demikian, menurut perhitungannya, rasio anggota legislatif terhadap penduduk sekitar 1:30.000. Sementara itu, Surabaya disebut memiliki rasio sekitar 1:60.000.
”Yang paling besar Surabaya, sekitar 1:60.000. Sedangkan DKI hampir dua kali lipat, yaitu 1:100.000,” katanya.
Menurut Aziz, persoalan rasio tersebut bukan semata-mata menyangkut jumlah kursi anggota DPRD. Ia menilai jumlah anggota legislatif berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam menjangkau masyarakat, menyerap aspirasi, serta menjalankan fungsi representasi.
Karena itu, dalam audiensi dengan DPR RI, DPRD DKI Jakarta akan mendorong agar ketentuan mengenai jumlah kursi DPRD Jakarta ditinjau kembali.
”Agenda pertama kami adalah meninjau kembali peraturan yang mengharuskan kami menurunkan jumlah kursi karena Jakarta bukan lagi daerah khusus ibu kota,” ujarnya.
Aziz mengatakan DPRD DKI menyiapkan dua alternatif dalam pembahasan tersebut.
Alternatif pertama adalah membentuk daerah tingkat II atau DPRD tingkat II di lima wilayah administrasi Jakarta. Dengan skema tersebut, masing-masing wilayah seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan wilayah lainnya memiliki DPRD tersendiri.
Menurut Aziz, jika opsi tersebut diterapkan, maka jumlah anggota legislatif di Jakarta dapat bertambah hingga sekitar 250 orang.
Namun, ia mengakui opsi tersebut relatif lebih sulit karena membutuhkan perubahan undang-undang dan penataan ulang status serta struktur pemerintahan di Jakarta.
”Kalau alternatif pertama memang lebih sulit karena harus mengubah undang-undang dan sebagainya,” katanya.
Sementara alternatif kedua adalah mempertahankan DPRD dalam struktur provinsi, tetapi jumlah kursinya ditambah, bukan dikurangi.
Aziz menyebut DPRD DKI mengusulkan jumlah anggota sekitar 180 hingga 220 orang. Besaran tersebut masih akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan perbandingan representasi dengan daerah lain.
”Alternatif kedua, jumlah DPRD provinsinya ditambah, bukan dikurangi, agar bisa menyesuaikan dengan daerah-daerah lain berdasarkan perbandingan jumlah penduduk,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD DKI mengusulkan rasio representasi sekitar satu anggota dewan untuk setiap 50.000 hingga 60.000 penduduk.
”Jumlahnya anggota DPRD usulan kami ditambah menjadi minimal 180 atau sampai 220. Tergantung kajian dan sebagainya. Itu harus dikaji lagi,” kata Aziz.
Dengan demikian, audiensi DPRD DKI dengan DPR RI pada Jumat besok tidak hanya membahas persoalan teknis kelembagaan, tetapi juga penyesuaian representasi politik dan struktur pemerintahan Jakarta setelah perubahan status ibu kota melalui UU DKJ. []
