Majalengka — Para ulama dan kiai se-Kabupaten Majalengka berkumpul dalam Ijtima Ulama Majalengka yang digelar di Islamic Centre Majalengka, Minggu, 4 Oktober 2026.
Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah, mulai dari penguatan pendidikan dan kesehatan hingga penerbitan aturan turunan Perda Pesantren.
Ijtima Ulama turut dihadiri sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Majalengka, di antaranya DR KH Maman Imanulhaq, Pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan Majalengka; Ketua PCNU Majalengka KH Anwar Sulaiman; Wakil Rais Syuriah PCNU Majalengka KH Harun Bajuri; Ketua Dewan Syuro DPC PKB Majalengka KH Abdul Rasyid; serta KH Asep Saeful Milah, KH Fikri Aminudin, KH Wawan Sondjaya, KH Yusuf Karim, KH Sabihis dan para ulama se-Kabupaten Majalengka.
Dalam forum tersebut, para ulama menegaskan pentingnya sinergi antara ulama dan pemerintah daerah. Sinergi ini dinilai penting untuk mengawal pembangunan sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dorong Perbup Pesantren dan Madrasah Diniyah
Salah satu poin penting hasil Ijtima Ulama adalah dorongan agar Perda Pesantren segera ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Selain itu, para ulama mendorong penerbitan Perbup tentang fasilitasi Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Majalengka.
“Pesantren dan madrasah diniyah bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan. Di sana ada pembentukan karakter, moral, dan masa depan generasi Majalengka. Karena itu, regulasi dan keberpihakan pemerintah harus jelas,” ujar KH Abdul Rasyid saat membacakan hasil rekomendasi.
Selain pendidikan keagamaan, Ijtima Ulama menekankan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan umum serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat Majalengka.
Kiai Siap Kawal Kebijakan Pemkab
Ijtima Ulama juga menegaskan komitmen para kiai dan ulama untuk mendukung, mendorong, sekaligus mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Dukungan tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang sesuai dengan regulasi dan kewenangan pemerintah daerah.
“Ulama tidak berada di luar pembangunan. Ulama harus hadir memberikan panduan moral, sekaligus mengawal agar pembangunan tetap berada dalam koridor hukum dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” imbuh KH Abdul Rasyid.
Para ulama juga mendorong percepatan pembangunan Majalengka yang disertai penguatan regulasi dan supremasi hukum. Selain itu, tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik serta berkeadilan dinilai perlu terus diperkuat.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
Persoalan ekonomi masyarakat turut menjadi perhatian dalam Ijtima Ulama Majalengka.
Pemerintah daerah didorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Forum tersebut juga mendorong industrialisasi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, dan ketahanan pangan berkelanjutan.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berintegritas menjadi bagian dari rekomendasi yang dihasilkan.
KH Maman: Jangan Berhenti Jadi Rekomendasi
KH Maman Imanulhaq menegaskan agar hasil Ijtima Ulama tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan program konkret.
“Jangan berhenti menjadi rekomendasi. Yang paling penting adalah bagaimana hasil ijtima ini diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara ulama dan pemerintah harus menghasilkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pesantren, dan madrasah diniyah.
Ijtima Ulama Majalengka kemudian meneguhkan tiga agenda utama, yakni memperkuat pembangunan Majalengka, memperkuat sinergi ulama dan pemerintah, serta memastikan pembangunan berjalan dalam koridor regulasi dan supremasi hukum.
Forum tersebut diharapkan menjadi ikhtiar bersama para kiai dan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan Majalengka Langkung SAE.
Hasil rekomendasi Ijtima Ulama selanjutnya diserahkan langsung kepada Bupati Majalengka Eman Suherman yang didampingi Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramdhan.
Eman menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para ulama Majalengka atas dukungan serta masukan yang diberikan kepada pemerintahannya.
Menurut Eman, rekomendasi tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan Majalengka yang berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus selaras dengan nilai-nilai keagamaan.[]
