Jakarta – Pemerintah terus mendorong pemahaman akan pentingnya memiliki hunian kepada masyarakat, termasuk untuk sektor pekerja PNS dan para pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan menengah).
Berlokasi di Kantor Kementerian UMKM, Jalan Jenderal Gatot Subroto, hadir Deputi Komisioner BP Tapera Sid Herdi Kusuma yang didampingi Kepala Divisi Pemasaran Mungki Indriati Pratiwi. Sedangkan dari pihak Kementerian UMKM forum dipimpin oleh Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Christina Agustin.
Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai Kementerian UMKM baik secara daring maupun luring.
Dalam forum ini pihak Kementerian UMKM memaparkan hasil survei yang dilakukan kepada para pegawai Kementerian UMKM. Disampaikan oleh Christina, bawah dari hasIl survei tersebut, para pegawai Kementerian menyampaikan preferensi pemilikan rumah tapak sebanyak 67,6% dengan cicilan ideal Rp1 Juta hingga Rp2 Juta.
Melalui forum ini, Kementerian UMKM menyampaikan dukungan yang diharapkan oleh para pegawainya, seperti lokasi hunian, uang muka terjangkau, dan dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau KORPRI.
“Sebanyak 60 dari 105 responden belum memiliki rumah sendiri. Dimana sebanyak 83,8% memilih tenor 5 sampai dengan 15 tahun. Ada juga sebanyak 4 orang yang memilih opsi di atas 20 tahun,” terang Christina dalam keterangannya dikutip Rabu, 28 Oktober 2026.
Menanggapi penjelasan tersebut, Sid Herdi Kusuma menyambutnya dengan baik. Sid menyampaikan hasil survei yang disampaikan ini sangat membantu BP Tapera dalam menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari bahan perumusan kebijakan.
“Apabila Kementerian UMKM berencana menyelenggarakan expo, maka kami dapat memberikan support di sisi pengembang dan perbankan,” terang Sid.
Pemaparan lebih lanjut kemudian disampaikan oleh Mungki Indriati Pratiwi mengenai tata cara dan syarat pengajuan, berikut dengan pemetaan sebaran rumah subsidi yang disampaikan melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang). []
