Jakarta – Ahli Hukum Pidana Chairul Huda menegaskan bahwa penggunaan fasilitas kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.
Hal tersebut disampaikan Chairul saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan lanjutan perkara dugaan penggelapan dengan terdakwa Tony Legi (61) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada Kamis, 5 November 2026.
Menurut Chairul, penggunaan kartu kredit perusahaan yang menimbulkan kewajiban pembayaran oleh karyawan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan utang-piutan. Bukan penguasaan dan pengalihan barang milik perusahaan sebagaimana unsur tindak pidana penggelapan.
Dalam persidangan tersebut, Tim Penasihat Hukum Tony Legi mendalami persoalan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan yang dijadikan basis tuduhan penggelapan.
Pihak penasihat hukum mengungkapkan bahwa tuduhan dari PT Pacific Lubritama Indonesia (PLI) terhadap Tony Legi mayoritas hanya berkisar pada kekurangan dokumen tanda tangan direktur. Sementara transaksi anggarannya tetap diproses secara riil oleh bagian keuangan perusahaan.
Menanggapi substansi perkara tersebut, Chairul yang juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjelaskan, tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP Baru mensyaratkan adanya barang fisik milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan. Kemudian diperlakukan secara melawan hukum seolah-olah menjadi miliknya sendiri.
Sementara, kartu kredit merupakan fasilitas kredit yang digunakan oleh pemegangnya untuk melakukan transaksi dan melahirkan kewajiban pembayaran perdata.
”Saya kira kartu kredit merupakan fasilitas, bukan barang yang dimaksud dalam unsur penggelapan,” kata Chairul di ruang sidang dikutip Senin, 9 November 2026.
Chairul mencontohkan, apabila seorang karyawan diberikan fasilitas kartu kredit untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Namun kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi, persoalan tersebut tidak otomatis menjadi ranah pidana.
Perusahaan, kata dia, tetap dapat menyelesaikan hal itu secara administratif dengan membebankan tagihan penggunaan pribadi kepada karyawan yang bersangkutan melalui mekanisme internal.
”Kalaupun penggunaan tersebut tidak ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, melainkan untuk kepentingan pribadi, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan membebankan pembayaran kepada yang bersangkutan,” ujarnya.
Penyelesaian administratif tersebut, lanjut Chairul, dapat ditempuh melalui mekanisme pemotongan gaji atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku di internal perusahaan.
”Namun, kewajiban untuk mengembalikan itu namanya utang. Jadi, kalau dia tidak membayar, persoalannya adalah persoalan perdata,” ucapnya.
Meski demikian, Chairul memberikan batasan bahwa penggunaan fasilitas perusahaan tetap dapat berkonsekuensi pidana apabila ditemukan perbuatan lain yang melanggar hukum, seperti penipuan atau rekayasa dokumen klaim fiktif.
”Itu penipuan. Penipuan karena dia berbohong dengan menyatakan telah melakukan kegiatan tersebut, sehingga perusahaan melakukan pembayaran. Kalau seperti itu, kategorinya penipuan,” tegas Chairul.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penggunaan fasilitas kartu kredit untuk kepentingan pribadi, kewajiban pengembalian tagihan, dan dugaan penipuan harus dipilah secara jeli berdasarkan perbuatan serta unsur hukum yang menyertainya.
Pasalnya, penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana wajib didasarkan pada pembuktian materiil di persidangan, bukan semata-mata pada munculnya kewajiban pembayaran kepada perusahaan.
Sebagai informasi dalam berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tony Legi diduga merugikan PT PLI sebesar Rp 981.374.773,54 yang dilakukan dalam kurun waktu sekitar bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2024.
Perbuatan tersebut diduga dilakukan saat Tony Legi masih menjabat sebagai CEO di perusahaan industri minyak pelumas tersebut.
PT PLI sendiri merupakan bagian dari Repsol Grup, perusahaan energi multinasional asal Spanyol yang telah bermitra sejak 2019. []
