JAKARTA — DPR RI akan mulai menindaklanjuti berbagai usulan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Proses tersebut dijadwalkan dimulai setelah DPR kembali memasuki masa persidangan pada Selasa, 10 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sejumlah pihak telah menyampaikan aspirasi agar parlemen mengambil langkah atas putusan MA tersebut.
Namun, pembahasan secara resmi belum dapat dilakukan karena DPR masih menjalani masa reses.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Dasco mengungkapkan, usulan yang masuk tidak hanya berasal dari organisasi masyarakat sipil, tetapi juga anggota DPR dari berbagai fraksi.
Selama masa reses, aspirasi tersebut baru dibicarakan secara informal. DPR akan menentukan sikap setelah masa persidangan kembali dibuka.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan Dasco tersebut menjadi perkembangan terbaru dari polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini turut menjadi perhatian parlemen.
Sejumlah pihak sebelumnya juga mengemukakan wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden tersebut.
MA Nyatakan Surat Keterangan Pendidikan Gibran Tidak Sah
Polemik ini bermula dari putusan kasasi MA atas gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.
Objek gugatan tersebut adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dokumen tersebut merupakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan dalam persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Dalam petitum gugatan, Subhan Palal mengajukan empat tuntutan kepada MA.
Pertama, meminta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga, memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
MA mengabulkan seluruh gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan kasasi.
“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan MA.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengeluarkan putusan terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma Gibran dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Kini, berbagai usulan tindak lanjut atas putusan MA mulai diarahkan ke DPR RI. Sikap dan langkah parlemen setelah pembukaan masa sidang pada Selasa, 10 November 2026, menjadi perkembangan yang akan menentukan arah pembahasan polemik tersebut.[]
