JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi munculnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI menyusul polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Paloh menyatakan proses pemakzulan dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan tidak tersedia alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, setiap langkah yang diambil harus mengacu pada ketentuan konstitusi serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu malam, 8 November 2026.
Meski membuka kemungkinan tersebut, Paloh mengaku prihatin dengan polemik yang kini menyeret Gibran.
Ia menilai persoalan tersebut bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan karena menyangkut kepemimpinan nasional.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.
Paloh mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024 untuk memimpin Indonesia hingga 2029.
Namun, ketika pemerintahan baru berjalan sekitar dua tahun, persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran justru menjadi polemik politik dan hukum.
“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut seharusnya disikapi secara bijaksana. Menurut Paloh, bangsa Indonesia tidak semestinya merayakan persoalan yang menimpa sesama anak bangsa.
“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” lanjutnya.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
Wacana pemakzulan Gibran menguat setelah muncul putusan MA terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan tersebut, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
MA juga menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran tidak sah.
Sebelumnya, MK juga telah mengeluarkan putusan terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
MK juga menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Dalam perkembangan perkara tersebut, persoalan kemudian menjadi perhatian parlemen. Sejumlah anggota DPR mulai membicarakan kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional untuk menyikapi polemik dokumen pendidikan Gibran, termasuk wacana pemakzulan dari jabatan wakil presiden.[]
