Mimika – Upaya memperkuat toleransi dan merawat keberagaman di Indonesia membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah. Semangat tersebut menjadi salah satu fokus utama Konferensi Kota Toleran (KKT) II yang digelar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14-17 November 2026.
Konferensi yang diinisiasi SETARA Institute tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai daerah untuk bertukar pengalaman, membahas persoalan keberagaman, sekaligus merumuskan langkah bersama dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif, damai, dan bebas diskriminasi.
Pemilihan Mimika sebagai lokasi penyelenggaraan KKT II memiliki arti tersendiri. Selama ini, pembahasan mengenai toleransi dan kerukunan di Indonesia dinilai lebih banyak terpusat pada pengalaman daerah-daerah di wilayah barat.
Melalui penyelenggaraan konferensi di Papua Tengah, SETARA Institute berupaya memperluas perspektif nasional dengan menghadirkan pengalaman masyarakat Indonesia bagian timur, termasuk berbagai tantangan dan pendekatan dalam mengelola keberagaman.
Kegiatan yang bertepatan dengan momentum Hari Toleransi Internasional setiap 16 November ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari 27 kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia. Mereka berasal dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara hingga Sulawesi.
Peserta terdiri atas unsur sekretariat daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh masyarakat, serta kelompok pemuda.
Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah juga turut menghadiri forum tersebut. Di antaranya Wali Kota Singkawang, Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Bogor, Bupati Sambas, Bupati Rote Ndao, Wakil Wali Kota Surakarta, dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Sementara Wali Kota Semarang mengikuti kegiatan secara daring.
Pertemuan lintas daerah ini menjadi kesempatan untuk mempertemukan berbagai pengalaman dalam mengelola kemajemukan, sekaligus mengidentifikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang toleran.
Dalam pembahasan KKT II, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah pentingnya peran kepala daerah dalam menjadikan toleransi sebagai agenda prioritas pemerintahan.
Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui program konkret, kebijakan yang berpihak pada kesetaraan, serta regulasi daerah yang memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Selain kebijakan pemerintahan, penguatan toleransi juga dinilai perlu menjangkau ruang digital. Penyebaran pesan positif mengenai keberagaman harus diperluas melalui berbagai platform media, disertai peningkatan literasi digital dan edukasi untuk menangkal narasi diskriminatif.
Sektor pendidikan turut menjadi perhatian. Lingkungan sekolah diharapkan mampu menjadi ruang aman bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang. Dalam proses tersebut, generasi muda perlu dilibatkan secara aktif sebagai penggerak nilai-nilai toleransi.
Aspek lainnya adalah mendorong pembangunan kota yang semakin inklusif melalui penguatan kepemimpinan perempuan, kerja sama lintas kelompok, serta keterlibatan masyarakat adat dan kelompok minoritas dalam proses pembangunan daerah.
Berbagai pembelajaran tersebut memperlihatkan bahwa membangun masyarakat toleran tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukan sinergi antara kepemimpinan politik, partisipasi masyarakat, dan dukungan aparatur birokrasi.
Kepemimpinan politik dibutuhkan untuk memastikan adanya keberpihakan terhadap kesetaraan dan kebijakan nondiskriminatif. Sementara kepemimpinan sosial berperan menggerakkan masyarakat agar terlibat aktif menjaga kerukunan.
Di sisi lain, birokrasi memiliki tanggung jawab menerjemahkan prinsip inklusivitas ke dalam program pemerintahan dan pelayanan publik yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
KKT II juga mendorong terbentuknya jaringan kerja sama antarkabupaten dan kota agar upaya menjaga keberagaman tidak dilakukan secara terpisah. Setiap daerah diharapkan dapat saling belajar, bertukar strategi, serta membangun solusi bersama ketika menghadapi persoalan intoleransi.
Sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kesinambungan gerakan tersebut, konferensi ini menghasilkan Deklarasi Mimika yang ditandatangani oleh perwakilan 27 kabupaten dan kota.
Dokumen tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya Yayasan Inklusif, Maarif Institute, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Sobat KBB), serta berbagai organisasi masyarakat sipil di daerah.
Deklarasi Mimika diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk menerapkan komitmen penguatan toleransi di wilayah masing-masing.
Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi dokumen bersama yang dapat digunakan untuk memantau dan menagih pelaksanaan berbagai komitmen yang telah disepakati dalam Konferensi Kota Toleran II. []


