JAKARTA, Opsi.id – Kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah kembali menjadi sorotan.
Seorang pemohon bernama Paber SC Simamora menggugat puluhan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena menilai terdapat persoalan mendasar dalam pengaturan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota.
Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 413/PUU-XXIV/2026 itu menguji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap UUD 1945.
Dalam permohonannya, Paber menyoroti ketidakseimbangan antara proses pemilihan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung bersama kepala daerah dengan kedudukan dan kewenangannya setelah terpilih.
Menurut Pemohon, wakil kepala daerah dipilih rakyat melalui satu pasangan calon bersama gubernur, bupati, atau wali kota.
Namun, setelah menjabat, kewenangannya justru dinilai lebih banyak sebatas membantu kepala daerah.
Persoalan tersebut dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur tugas wakil kepala daerah.
Pelaksanaan kewenangan administrasi pemerintahan oleh wakil kepala daerah, menurut Pemohon, bergantung pada penugasan atau mandat dari kepala daerah.
Kondisi itu dinilai menimbulkan kesenjangan antara mekanisme pemilihan dalam UU Pilkada dan pengaturan kewenangan dalam UU Pemerintahan Daerah.
Wakil kepala daerah memperoleh mandat politik melalui pemilihan langsung, tetapi kewenangannya dalam pemerintahan dinilai tidak sebanding dengan proses pemilihan tersebut.
Baca juga: Prabowo Soroti Maraknya Korupsi Kepala Daerah: Pilkada Mahal, Hasilnya Memprihatinkan
Pemohon juga menilai kondisi demikian turut memicu konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Uji Konstitusionalitas 104 Pasal
Dalam permohonannya, Paber menguji 54 pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan 50 pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.
Ia menilai pengaturan pemilihan wakil kepala daerah dalam kedua undang-undang tersebut tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.
Pemohon juga mempersoalkan kesesuaian materi muatan kedua undang-undang karena judulnya mengatur pemilihan kepala daerah, tetapi ketentuan di dalamnya turut mengatur pemilihan wakil kepala daerah.
Selain persoalan kewenangan, Paber yang berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) turut mendalilkan adanya kerugian konstitusional.
Untuk mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, ia harus mengundurkan diri dari status ASN. Konsekuensinya, ia kehilangan hak kepegawaian, termasuk hak pensiun.
Pemohon menilai kondisi tersebut membatasi hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pilkada, Syarat Pencalonan Kepala Daerah Tetap Berlaku
Atas dasar itu, Paber meminta MK menyatakan ketentuan-ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota tidak dipilih melalui pemilihan langsung bersama kepala daerah maupun sebagai peserta dalam pemilihan langsung.
Permohonan ini kembali membuka perdebatan mengenai posisi wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah.
Apakah jabatan tersebut harus tetap dipilih langsung oleh rakyat, sementara kewenangannya bergantung pada kepala daerah, atau perlu ada penataan ulang dalam sistem pemilihan dan pembagian kekuasaan di daerah. []

