JAKARTA, Opsi.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Keprihatinan itu disampaikan Presiden saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Kepresidenan, Senin (3/8/2026), dalam pertemuan yang juga membahas konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Presiden memberikan perhatian khusus terhadap proses demokrasi di tingkat daerah yang dinilai memerlukan biaya besar, rumit, dan menguras energi.
Baca juga: Bupati Sukoharjo Terjaring OTT KPK, Wakil Bupati Minta Publik Tunggu Penjelasan Resmi
Baca juga: Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK
“Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan,” ujar Muzani kepada wartawan usai pertemuan.
Meski demikian, Prabowo menilai kondisi tersebut belum diikuti dengan tata kelola pemerintahan daerah yang ideal.
Ia mengaku prihatin karena masih banyak kepala daerah yang tersandung perkara korupsi.
“Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan,” kata Muzani.
Selain membahas persoalan tersebut, pimpinan MPR juga menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden.
Menurut Muzani, Prabowo menyambut baik gagasan tersebut dan menyerahkan proses pembahasannya kepada mekanisme di MPR agar dapat menjadi pedoman pembangunan nasional yang berlaku lintas pemerintahan, bukan hanya untuk satu periode pemerintahan. []
