JAKARTA, Opsi.id – Irjen Pol Eko Hadi Santoso resmi dipecat dari institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Pemecatan tersebut diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Eko Hadi.
Pertama, sanksi etik berupa pernyataan bahwa perilaku terduga pelanggar merupakan perbuatan tercela.
Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
“Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Dalam perkara tersebut, Eko diduga terlibat penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta permufakatan dalam aktivitas akses ilegal terhadap sistem milik Polri.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta juga telah dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang kode etik pada 10 November 2026.
Dengan keputusan terhadap Eko Hadi, penegakan kode etik terhadap sejumlah perwira tinggi yang terseret perkara ini terus bergulir. []

