Aceh, OPSI.ID – Polda Aceh bersama jajaran Polres dan Polresta mengungkap 38 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama periode 19 Oktober hingga 15 November 2026.
Dalam operasi yang berlangsung selama 28 hari tersebut, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka.
Petugas juga menyita 61.388 liter BBM bersubsidi serta mengamankan 30 kendaraan roda empat dan roda enam yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik ilegal tersebut.
Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengatakan, pengungkapan puluhan kasus itu merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), sebagai bagian dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Penyelidikan dan penindakan dilakukan secara terpadu oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh, serta satuan reserse kriminal di seluruh jajaran Polres dan Polresta.
“Selama 28 hari pelaksanaan KRYD, mulai 19 Oktober hingga 15 November 2026, kami berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Ruddi dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, penindakan tersebut merupakan bentuk keseriusan Polri dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Menurutnya, BBM subsidi merupakan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Praktik penyelewengan dan perdagangan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi tersebut.
Dari 38 perkara yang diungkap, polisi telah menetapkan 45 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 30 kendaraan bermotor serta BBM bersubsidi dengan total mencapai 61 ton atau sekitar 61.388 liter.
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Kapolda Aceh juga mengingatkan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pelaku usaha, serta masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM bersubsidi dan mengikuti aturan distribusi yang berlaku.
Ia turut meminta masyarakat berperan aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.
Jika menemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada kepolisian.
“Laporan dapat disampaikan melalui layanan Call Center Polri 110 yang bisa diakses secara gratis. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas,” tutup Ruddi. []


