Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di seluruh wilayahnya mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027. Kebijakan ini diberlakukan di 27 kabupaten/kota sebagai langkah antisipasi menghadapi peningkatan potensi bencana selama musim hujan.
Lima jenis bencana menjadi perhatian utama pemerintah daerah, yakni banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, serta abrasi. Penetapan status tersebut dilakukan menyusul mulai meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Teten Ali Mulku, mengatakan kebijakan siaga darurat tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026.
Menurutnya, BPBD Jawa Barat telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk meningkatkan kemampuan personel agar lebih siap ketika harus melakukan penanganan di lapangan.
Sejumlah pelatihan khusus telah diberikan kepada petugas, mulai dari penyelamatan di perairan atau water rescue, pertolongan medis pertama atau medical first response (MFR), hingga penyelamatan di medan vertikal atau vertical rescue.
“Kami telah melakukan pelatihan water rescue, medical first response (MFR), vertical rescue dan lainnya yang melibatkan BPBD kabupaten/kota juga,” ujar Teten, Selasa (17/11/2026).
Selain memperkuat kesiapan personel, Pemprov Jawa Barat juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penanganan selama masa siaga darurat bencana. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Teten juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi bencana selama musim hujan. Kesiapsiagaan warga dinilai menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.
Masyarakat diminta rutin memantau perkembangan prakiraan cuaca dan informasi peringatan dini dari instansi berwenang. Selain itu, warga perlu memahami kondisi lingkungan tempat tinggal masing-masing, terutama wilayah yang memiliki riwayat banjir maupun bencana lainnya.
Langkah pencegahan juga dapat dilakukan secara mandiri, seperti menyiapkan tas siaga bencana, memastikan saluran air tidak tersumbat sampah, serta mengikuti petunjuk petugas apabila terjadi situasi darurat.
“Ikuti arahan petugas jika terjadi keadaan darurat. Hubungi BPBD kabupaten/kota di daerah masing-masing atau BPBD Jawa Barat dengan nomor kontak 08999404629,” kata Teten.


