Jakarta – Instruksi pemegang saham dapat mengikat perusahaan apabila arahan tersebut secara konsisten dijalankan dan tidak pernah mendapat penolakan dari perseroan.
Hal itu disampaikan Ahli Hukum Perdata dari Universitas Indonesia (UI), Abdul Salam, saat memberikan keterangan dalam sidang perkara dugaan penggelapan dengan terdakwa Tony Legi (61) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis, 12 November 2026.
Keterangan tersebut disampaikan Abdul Salam ketika menjawab pertanyaan penasihat hukum Tony Legi mengenai kedudukan instruksi pemegang saham yang menguasai 95 persen saham perusahaan.
Dalam persidangan, penasihat hukum mengangkat ilustrasi mengenai email dari pemegang saham yang memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri bagi CEO bersama istrinya sebanyak dua kali dalam setahun. Penasihat hukum kemudian meminta penjelasan ahli mengenai apakah instruksi tersebut dapat menjadi perikatan yang mengikat perusahaan.
Abdul Salam menjelaskan, kewenangan pihak yang memberikan instruksi menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menilai keabsahan suatu hubungan hukum. Namun, menurut dia, penilaian juga perlu melihat praktik pengendalian perusahaan selama ini.
“Karena kalau sekuensinya adalah instruksi yang selalu diamini, berarti bisa dikatakan bahwa dia adalah pengendali dari perusahaan tersebut, walaupun konstruksinya adalah pemegang saham,” ujar Abdul Salam dalam keterangannya dikutip Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, kedudukan seseorang sebagai pengendali perusahaan dapat dilihat dari praktik tata kelola perseroan, terutama apabila instruksi yang diberikan secara konsisten dijalankan dan tidak mendapat penolakan.
Menurut Abdul Salam, apabila instruksi sebelumnya terus dilaksanakan dan tidak pernah mendapat penolakan, instruksi berikutnya juga dapat dianggap mengikat perusahaan sepanjang belum dibatalkan.
“Sepanjang bahwa instruksi-instruksi sebelumnya terus dilaksanakan oleh perusahaan tersebut dan tidak ada penolakan, maka instruksi yang belakangan yang tadi memberikan fasilitas terhadap CEO tadi, maka itu dianggap mengikat, sepanjang tidak dibatalkan oleh PT tersebut,” katanya.
Abdul Salam juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengenal tiga organ perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.
RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar. Karena itu, kedudukan instruksi pemegang saham perlu dilihat berdasarkan kewenangan serta praktik pelaksanaannya di dalam perusahaan.
Sementara itu, dalam persidangan sebelumnya, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) perlu diperhatikan hakim pidana ketika menilai unsur melawan hukum dalam perkara dugaan penggelapan.
“Kalau di dalam PHI hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran kerja atau tidak terbukti sebagai pelanggaran kerja, otomatis Yang Mulia Hakim di Pengadilan Negeri akan memperhatikan hal itu dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan,” kata Chairul Huda.
Meski demikian, Chairul mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya rekayasa kasus hanya berdasarkan informasi sepihak.
“Tidak. Saya kira terlalu jauh kalau kita langsung menyimpulkan sebagai rekayasa kasus hanya berdasarkan informasi sepihak seperti itu. Saya juga tidak ingin memberikan keterangan yang menyesatkan,” ujarnya.
Dalam perkara ini, Tony Legi didakwa melakukan penggelapan yang disebut menyebabkan kerugian PT Pacific Lubritama Indonesia sebesar Rp981.374.773,54. Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi dalam kurun waktu Oktober 2022 hingga Februari 2024 saat Tony menjabat sebagai CEO perusahaan.
Keterangan kedua ahli tersebut memberikan perspektif hukum yang berbeda dalam perkara Tony Legi. Abdul Salam menjelaskan aspek hukum perdata dan tata kelola perseroan, sedangkan Chairul Huda menguraikan relevansi putusan PHI dalam penilaian unsur melawan hukum pidana.
Adapun pembuktian atas dakwaan terhadap Tony Legi tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. []


