Jakarta – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melontarkan kritik terhadap dinamika politik dan sistem pemberian hak kepada pejabat negara. Ia menyoroti masa jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang menurutnya menjadi kesempatan istimewa untuk mendapatkan pengalaman di lingkaran kekuasaan, sekaligus memperoleh berbagai fasilitas negara.
Pandangan tersebut disampaikan Komaruddin melalui tulisan berjudul Magang Dua Tahun sebagai Wapres. Dalam tulisannya, ia menggambarkan pengalaman Gibran selama dua tahun menjabat sebagai Wakil Presiden layaknya proses magang yang justru memberikan keuntungan finansial dan fasilitas.
Komaruddin menilai, selama menduduki jabatan tersebut, Gibran tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pengalaman sebagai pejabat tinggi negara. Sebaliknya, berbagai fasilitas justru disediakan oleh negara.
“Alih-alih membayar, dia justru memperoleh gaji, fasilitas perumahan dan pengawalan, dan jangan-jangan juga mendapatkan uang pensiun dan pengawal yang dibayar dari pajak rakyat seumur hidupnya,” tulis Komaruddin.
Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, terdapat ketimpangan ketika seseorang yang baru menjalani masa jabatan selama dua tahun berpotensi mendapatkan hak pensiun jangka panjang, sementara banyak orang harus menghabiskan puluhan tahun untuk mengabdi.
Komaruddin bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan pengabdian seorang guru besar yang bekerja selama bertahun-tahun.
“Bayangkan, magang dua tahun memperoleh uang pensiunan seumur hidup, melebihi gaji seorang guru besar yang telah mengabdi puluhan tahun,” ungkapnya.
Dalam tulisannya, Komaruddin juga menggunakan perumpamaan tentang hubungan kekuasaan keluarga untuk menggambarkan perjalanan politik Gibran. Ia menyebut situasi tersebut seperti kisah seorang putra penguasa yang memperoleh kedudukan istimewa berkat kekuasaan orang tuanya.
“Serasa dongeng, lakon Gibran laksana putra pangeran Jokowi yang mendapatkan singgasana atas kekuasaan sang ayah. Bagaikan mimpi politik,” tulisnya.
Lebih jauh, Komaruddin mengangkat persoalan mendasar mengenai makna kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa negara seharusnya dibangun untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Menurutnya, secara teori dan etika politik, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan ekonomi dan politik dinilai masih banyak dikendalikan oleh negara, partai politik, pemerintah, serta kelompok oligarki.
“Kita dibuat heran dan marah. Negara ini didirikan oleh masyarakat untuk melindungi, menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat. Secara etis-teoritis kedaulatan bangsa ini milik rakyat,” tulisnya.
Ia juga menilai bahwa konsep kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud sejak masa kolonial hingga sekarang. Dalam pandangannya, rakyat yang seharusnya menjadi pemilik kekuasaan justru belum sepenuhnya menikmati kendali atas arah kebijakan politik dan ekonomi nasional.
Pada bagian akhir tulisannya, Komaruddin menyinggung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan harapannya agar pemerintahan saat ini mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kita menunggu prestasi dan legacy Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi yang benar-benar memihak rakyat sebagai pemilik dan majikan bangsa Indonesia,” pungkasnya. []
