JAKARTA, Opsi.id – Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka dokumen ijazah pendidikan mereka semakin menguat.
Organisasi masyarakat (ormas) Tapal Kuda Nusantara (TKN) bahkan secara terbuka menantang 580 anggota DPR RI untuk menunjukkan legalitas ijazah yang digunakan saat mendaftar sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024.
Desakan tersebut muncul di tengah polemik keabsahan ijazah sejumlah pejabat publik, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjadi sorotan publik terkait dokumen pendidikannya.
Dalam dialog di Nusantara TV, Rabu (18/11/2026), perwakilan Tapal Kuda Nusantara, Nazwa Agus meminta para anggota DPR RI tidak hanya menuntut transparansi dari pihak lain, tetapi juga bersedia melakukan hal serupa.
Ia menilai anggota DPR sebagai pembuat undang-undang sekaligus wakil rakyat seharusnya memberikan contoh keterbukaan kepada masyarakat.
“Ayo dong lakukan hal yang sama dengan Mas Gibran yang bersedia menunjukkan legalitas ijazah mereka. Kalian itu anggota dewan, pengawal dan pembuat undang-undang,” ujar Ami.
Menurutnya, keterbukaan dokumen pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat yang telah memberikan mandat politik kepada para wakil rakyat.
Agus mengungkapkan, petisi yang mendorong pemeriksaan dan keterbukaan ijazah anggota DPR RI telah memperoleh sekitar 90 ribu dukungan. Pihaknya menargetkan jumlah tersebut mencapai 100 ribu tanda tangan.
Setelah target terpenuhi, TKN berencana terus mendorong DPR, KPU, dan lembaga terkait agar melakukan verifikasi terhadap dokumen pendidikan anggota legislatif.
Baca juga: Heru Subagia Pastikan Ijazah UGM Asli, Ajukan Diri Jadi Cawapres Pengganti Gibran
“Kami mengacu ke petisi yang sudah ditandatangani sampai sekarang 90.000. Setelah mencapai 100.000, itu menjadi acuan kami untuk segera mendesak dan mendorong agar mereka tergugah hatinya,” katanya.
Titi Anggraini: Petisi Tidak Memiliki Kekuatan Memaksa
Menanggapi tuntutan tersebut, pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa petisi pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum formal untuk memaksa seseorang atau lembaga membuka dokumen yang diminta.
Menurut Titi, petisi lebih merupakan bentuk dorongan publik yang bergantung pada kesediaan dan iktikad baik pihak yang menjadi sasaran tuntutan.
Namun, ia menyebut terdapat jalur hukum yang lebih konkret untuk memperoleh dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR.
Masyarakat dapat mengajukan permohonan keterbukaan informasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya terkait dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan Pemilu 2024.
Baca juga: Habiburokhman Pimpin Tim Verifikasi Dokumen Calon Wapres Pengganti Gibran
Apabila permohonan tersebut ditolak, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.
“Kalau ingin lebih formal dan taktis lagi dan berdampak secara langsung, teman-teman bisa mengajukan permohonan akses informasi kepada KPU terhadap syarat atau dokumen yang diperlukan dalam proses pencalonan Pemilu 2024,” jelas Titi.
Ia juga mengkritik kebijakan yang memberikan ruang kepada calon anggota legislatif untuk tidak membuka riwayat hidup mereka secara lengkap kepada publik.
Menurutnya, calon pejabat publik semestinya memiliki kewajiban moral untuk membuktikan kebenaran persyaratan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Jika Ijazah Bermasalah, Bisa Diganti Antarwaktu
Titi menjelaskan, apabila ditemukan bukti bahwa seorang anggota DPR tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota legislatif, termasuk terkait persyaratan pendidikan, mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) dapat ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia merujuk Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan bakal calon anggota DPR, termasuk persyaratan pendidikan.
Meski demikian, Titi mengingatkan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu atau tidak sah harus disertai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan tuduhan atau tekanan di media sosial.
Titi juga memastikan bahwa apabila seorang anggota DPR terbukti tidak memenuhi syarat, hal itu tidak serta-merta membuat seluruh produk legislasi DPR menjadi tidak sah.
Sebab, pengambilan keputusan di DPR menggunakan prinsip kolektif kolegial, bukan berdasarkan keputusan pribadi seorang anggota.
Titi Lebih Tekankan Kaderisasi Partai
Terkait wacana menaikkan syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif menjadi sarjana (S1), Titi mengaku tidak terlalu menitikberatkan persoalan tersebut.
Baginya, kualitas anggota legislatif lebih ditentukan oleh proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang demokratis dan berkualitas.
Ia menilai kaderisasi yang memadai akan membentuk kapasitas politik, pemahaman ideologi, serta kemampuan calon wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Titi bahkan menilai persyaratan menjadi kader partai dalam jangka waktu tertentu, disertai proses pendidikan politik yang jelas, lebih penting daripada sekadar menaikkan standar ijazah.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi tersebut, polemik ijazah anggota DPR RI kini menjadi ujian bagi komitmen keterbukaan pejabat publik.
Publik tidak hanya menuntut wakil rakyat membuat aturan, tetapi juga memberikan contoh dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

