JAKARTA, Opsi.id – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dipertanyakan setelah tiga kadernya yang pernah menduduki jabatan menteri dan wakil menteri mengundurkan diri dari partai.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Iqbal, menilai PSI secara politik sudah tidak lagi memiliki legitimasi di dalam pemerintahan Prabowo karena tidak mempunyai perwakilan di kabinet.
Pernyataan itu disampaikan Iqbal dalam program Kompas Petang, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, mundurnya tiga kader PSI dari partai tanpa meninggalkan jabatan pemerintahan menimbulkan persoalan etika dan komunikasi politik.
“Secara partai politik juga legitimasi PSI di dalam pemerintahan Prabowo tidak ada,” ujar Iqbal.
Ia menilai tiga kader PSI yang sebelumnya menduduki posisi di kabinet seharusnya dapat diganti dengan kader lain apabila memang jabatan tersebut merupakan representasi partai.
Iqbal juga mempertanyakan alasan pengunduran diri ketiga tokoh tersebut, terlebih di tengah dinamika politik menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dan berkembangnya polemik dugaan penyadapan.
Menurutnya, PSI perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
PSI Tegaskan Tetap di Barisan Prabowo
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi atau Uki menegaskan bahwa keputusan mengenai posisi partai dalam koalisi merupakan kewenangan internal PSI, bukan ditentukan oleh keberadaan kader di kabinet.
Baca juga: Tiga Tokoh PSI Mundur Bersamaan, Kaesang Akhirnya Buka Suara
Ia menyatakan PSI tetap menjadi bagian dari barisan pendukung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Uki, komitmen PSI mendukung Prabowo sudah dibangun sejak Pilpres 2024 dan tidak berubah meskipun sejumlah kader mengundurkan diri dari partai.
“Bergabung dengan koalisi itu tidak sama dengan bagi-bagi jabatan menteri. Dengan atau tanpa kursi menteri, PSI tetap komit dengan apa yang sudah kami niatkan sejak awal, yaitu mendukung kemenangan dan ketika sudah menang maka mendukung pemerintahan,” katanya.
Uki juga menjelaskan pengunduran diri Raja Juli Antoni dan Isyana Bagoes Oka dari PSI berkaitan dengan keinginan untuk lebih memusatkan perhatian pada tugas-tugas pemerintahan.
Sementara itu, Giring Ganesha disebut telah memiliki perbedaan arah dengan partai sejak sebelumnya.
Uki membantah adanya tekanan terhadap ketiga kader tersebut untuk meninggalkan PSI.
Pengamat Soroti Ketergantungan PSI kepada Jokowi
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, melihat posisi tawar PSI dalam pemerintahan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari hubungan politik antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut Hurriyah, posisi tawar sebuah partai dalam koalisi pemerintahan umumnya dipengaruhi kekuatan elektoral, dukungan politik, dan kapasitas organisasinya.
Ia menilai PSI tidak memiliki kekuatan elektoral yang cukup besar karena belum memiliki kursi di DPR RI.
Hurriyah juga menyoroti perubahan hubungan politik Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, apabila hubungan keduanya semakin menjauh, posisi tawar PSI terhadap pemerintahan Prabowo dapat ikut terpengaruh.
“Semakin tinggi ketergantungan PSI kepada Jokowi, maka bisa saja ini semakin menurunkan posisi tawar PSI kepada Prabowo,” ujarnya.
Baca juga: PSI Dukung Gibran Mundur: Kekuasaan Bukan Segala-galanya, Jabatan Bukan Milik Pribadi!
Ia menambahkan, PSI perlu memperkuat kapasitas organisasi dan elektoral serta mengurangi ketergantungan kepada figur tertentu apabila ingin meningkatkan posisi politiknya ke depan.
Polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di antara elite politik mengenai posisi PSI dalam koalisi pemerintahan.
PKS mempertanyakan legitimasi politik PSI tanpa representasi di kabinet, sementara PSI menegaskan dukungannya kepada Prabowo tidak bergantung pada jabatan pemerintahan. []

