JAKARTA – Mabes Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan.
Sidang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan agenda sidang etik tersebut. Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaannya.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik Listyo), itu dijadwalkan minggu depan,” ujar Johnny kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.
Johnny mengatakan, informasi lebih lanjut mengenai jadwal sidang akan disampaikan kemudian. Polri juga belum mengungkap susunan majelis yang akan memeriksa Listyo.
“Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” tuturnya.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP dan/atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri. Mereka adalah Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.
Polisi Dalami Korban Penyadapan Lain
Dalam penyidikan awal, polisi menemukan dugaan adanya korban penyadapan lain selain Presiden Prabowo. Mereka diduga berasal dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Selain menangani perkara penyadapan ilegal, Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar.
Sementara itu, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.[]

