JAKARTA – Bareskrim Polri meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.
Polisi kini mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, peningkatan status perkara tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujar Isir di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Selain mendalami dugaan makar, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menjadi penerima akhir atau *end user* hasil penyadapan ilegal tersebut.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” tuturnya.
Polisi Telusuri Penerima Hasil Penyadapan
Isir menjelaskan, penyidik masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang menerima informasi hasil penyadapan. Penelusuran tersebut tidak hanya terbatas pada pihak yang sebelumnya telah terungkap.
Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk menangani pengembangan perkara tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian dugaan penyadapan ilegal maupun dugaan tindak pidana makar.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.
Menteri hingga Pengusaha Diduga Jadi Korban
Dalam pengembangan perkara, polisi juga menemukan dugaan adanya korban penyadapan lain selain Presiden Prabowo.
Berdasarkan temuan awal penyidik, korban tersebut diduga berasal dari berbagai kalangan. Di antaranya menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Selain itu, Polri telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Sementara itu, Ahrie Sonta Nasution telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Peningkatan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan kini menjadi bagian dari pengembangan kasus penyadapan ilegal yang masih ditangani Bareskrim Polri.[]


