Makassar, OPSI.ID – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggagalkan pengiriman dua pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan juga kasus perdagangan orang untuk prostitusi. Dari tiga kasus tersebut, Ditres PPA & PPO Polda Sulsel menangkap tiga orrang pelaku.
Direktur Reserse PPA & PPO Polda Sulsel Komisaris Besar Osva mengaku saat pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan mulai tanggal 13-19 November 2026, mengungkap tiga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari tiga kasus tersebut diantaranya terkait pengiriman PMI ilegal ke Malaysia dan kasus perdagangan orang untuk prostitusi.
“Kami ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Sulsel,” ujarnya saat jumpa pers di Mapolda Sulsel, Jumat (20/11).
Osva menjelaskan untuk kasus pertama yakni pengiriman PMI ilegal ke Serawak, Malaysia. Osva menyebut dalam kasus ini telah menangkap satu orang pelaku inisial MDI, pada Jumat (13/11) di Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
“Korbannya ada dua. Para pelaku melakukan perekrutan kerja ke Sarawak, Malaysia dengan iming – iming gaji tinggi,” kata Osva.
Sementara kasu kedua, Osva mengaku menggagalkan pengiriman empat orang PMI ilegal di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dari kasus ini, polisi menangka satu orang pelaku inisial AN.
“Modusnya sama yakni para pelaku melakukan perekrutan kerja ke Sarawak, Malaysia dengan iming – iming gaji tinggi,” tuturnya.
Osva mengatakan kasus pengiriman PMI ilegal melanggar pasal 4 dan 10 Undang Undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Kedua pelaku terancam dihukum pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
“Dan pidana denda paling sedikit Rp.120 juta dan paling banyak Rp.600 juta,” kata dia.
Sementara kasus ketiga, terkat kasus TPPO untuk dipekerjakan sebagai wanita tuna susila. Dalam kasus ini polisi menangkap satu orang inisial HD.
“Korbannya satu orang yang di mana direkrut untuk dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks Komersial) di wilayah Kabupaten Bantaeng,” ungkapnya.
Osva mengatakan pelaku dikenakan pasal 455 UU nomor 1 Tahun 2023 rentang KUHP juncto pasal 455 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyusuian Pidana atau Pasal 12 UU RI NO 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO. Pelaku terancam dikenakan hukum pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.
“Pidana denda paling sedikit Rp.120 juta dan paling banyak Rp.600 juta,” pungkasnya.[]


