Puan dan Habiburokhman Dilaporkan ke MKD, DPR Dituding Tutup Draf UU Perampasan Aset!

JAKARTA, Opsi.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset berbuntut pengaduan etik.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset resmi mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), atas dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.

Pengaduan itu dilayangkan karena koalisi menilai pimpinan DPR tidak membuka naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik hingga undang-undang tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 19 November 2026.

Habiburokhman sendiri merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset.

Langkah hukum tersebut merupakan tindak lanjut somasi koalisi tertanggal 12 November 2026 yang telah diterima DPR.

Namun, hingga tenggat jawaban pada 16 November pukul 10.00 WIB, koalisi mengaku tidak menerima tanggapan tertulis.

Koalisi menilai proses tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

DPR Dituding Abaikan Hak Publik

Dalam pengaduannya, koalisi merujuk Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewajiban penyebarluasan rancangan undang-undang sejak tahap penyusunan hingga pembahasan.

Selain itu, koalisi juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, serta memperoleh penjelasan dalam proses pembentukan undang-undang.

Menurut koalisi, hak partisipasi masyarakat tidak mungkin terpenuhi apabila dokumen rancangan undang-undang yang akan diputuskan justru tidak dapat diakses sebelum pengesahan.

Koalisi juga mengacu pada Kode Etik DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, yang mewajibkan setiap anggota DPR, termasuk pimpinan, menaati peraturan perundang-undangan.

Tiga Tuntutan kepada MKD

Melalui pengaduan tersebut, Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyampaikan tiga tuntutan kepada MKD DPR RI.

Pertama, meminta MKD meregistrasi pengaduan, memanggil, serta memeriksa Ketua DPR RI dan Ketua Komisi III DPR RI sebagai pihak yang diadukan.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Pembahasan, DPR Rinci 13 Tindak Pidana

Kedua, meminta MKD menyatakan para teradu melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila pelanggaran terbukti.

Ketiga, meminta MKD merekomendasikan DPR membuka seluruh dokumen pembahasan UU Perampasan Aset kepada publik.

Dokumen yang diminta dibuka meliputi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), laporan Panja, serta hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Koalisi menilai keterbukaan dokumen tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana substansi undang-undang dirumuskan hingga akhirnya disahkan.

Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Tidak hanya menempuh jalur etik melalui MKD, Koalisi Advokasi Perampasan Aset juga menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa pengujian formil UU Perampasan Aset ke Mahkamah Konstitusi.

Pengujian formil tersebut akan difokuskan pada proses pembentukan undang-undang yang dinilai memiliki sejumlah persoalan, terutama menyangkut keterbukaan dan partisipasi publik.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, menilai masyarakat seolah diminta menerima sebuah undang-undang tanpa pernah memperoleh kesempatan membaca naskah yang akan disahkan.

Baca juga: Puan Soal Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target: Insyaallah Sebaik-baiknya

“Publik diminta menerima undang-undang yang naskahnya tidak pernah bisa dibaca sebelum diputus. Situasi ini persis bukan partisipasi, tapi sebuah pemberitahuan,” kata Ibrahim.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset terdiri dari Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), IM57+, Auriga Nusantara, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Saksi FH Universitas Mulawarman, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Indonesian Parliamentary Center, YLBHI, dan ICJR.

Pengaduan ini menambah rangkaian kontroversi setelah pengesahan UU Perampasan Aset.

Persoalan transparansi pembahasan kini menjadi perhatian koalisi masyarakat sipil yang tidak hanya menuntut pemeriksaan etik pimpinan DPR, tetapi juga berencana membawa proses pembentukan undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Puan Soal Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target: Insyaallah Sebaik-baiknya

Jakarta - Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi...

KAI Daop 3 Cirebon Pastikan Kesiapan Layanan Jelang Angkutan Nataru 2026/2027

Cirebon - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

Macan Ali Nuswantara Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Cirebon – Rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional...

Kuliah Praktisi ITB Nobel Indonesia Bedah Pembuatan AI

MAKASSAR, Opsi.id -- Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang...

Gibran Siap Buka Ijazah, Ormas Tantang 580 Anggota DPR RI Buka Dokuman Pendidikan Mereka

JAKARTA, Opsi.id – Desakan agar seluruh anggota DPR RI...

Bebi Romeo Luncurkan The Rebloom Project Lewat Single Duet Tiada Duanya Bareng Lyrics Syabila

Jakarta - Dunia musik Indonesia kembali dikejutkan oleh sebuah...

Methosa Rilis Single Gemuruh Revolusi, Jerit Perlawanan di Tengah Runtuhnya Kepercayaan Publik

Jakarta - Di tengah meningkatnya gelombang keresahan sosial, ekonomi,...

The Alif Rilis Album Antologi Sakit Otak Kolaborasi Bareng Label demajors

Jakarta - Grup musik indie rock asal Malaysia, The...

Berita Terbaru

Popular Categories