Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar transparan dalam pengambilan langkah antisipatif terkait Omicron, mengingat tingkat keterisian rumah sakit (BOR) di DKI Jakarta naik hingga 54 persen pada Sabtu, 29 Januari 2022 lalu.
“Jangan sampai masyarakat lengah akibat informasi yang mengatakan bahwa Omicron tidak separah varian Delta. Benarkah Omicron tidak berbahaya? Tapi mengapa jumlah ranjang terisi di rumah sakit makin meningkat, termasuk ruang ICU? Pemerintah harus dapat menjelaskan ini dengan baik,” kata Netty meneruskan keterangannya, Senin, 31 Januari 2022.
Dalam laporan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 26 Januari 2022, total pasien yang sudah terkonfirmasi Covid-19 Omicron di Indonesia berjumlah 1.988 orang, dan 3 di antaranya meninggal dunia.
Anggota Komisi IX DPR ini meminta masyarakat agar membangun kewaspadaan terhadap Omicron.
“Meskipun pasien meninggal disebabkan oleh akumulasi komorbid yang dideritanya, namun masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah dengan menunda kepergian ke luar negeri. Diketahui, mayoritas suspek adalah pelaku perjalanan luar negeri,” ujarnya.
Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kendala dalam cara mendeteksi jenis varian ini. Di mana pendeteksian harus menggunakan tes PCR SGTF, tidak bisa dengan tes PCR dan antigen biasa.
“Tes ini (SGTF) masih sedang diproduksi dan tidak semua tempat menyediakan. Pemerintah harus memastikan kemampuan testing di daerah dalam mendeteksi varian secara lebih spesifik,” tuturnya.
Dia berharap, pemerintah mengevaluasi beberapa hal penting dalam penanganan Omicron, antara lain memperkuat tindakan pencegahan di masyarakat pada semua tatanan tempat kerja dan interaksi sosial ekonomi dengan disiplin prokes dan peningkatan testing dan tracing.
“Tracing kasus Omicron harus dilakukan dengan serius dan teliti. Perbanyak testing untuk mengcover kasus harian dengan alat tes khusus. Pemerintah pun harus merespons dengan baik kebutuhan rumah sakit akan alat dan dukungan infrastruktur lainnya. Jangan sampai RS enggan menerima pasien karena kurangnya dukungan ketersediaan alat dan cover pembiayaan,” ucap Netty.[]
