Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan evaluasi kinerja penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna memperkuat strategi percepatan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Evaluasi tersebut berlangsung dalam Rapat Evaluasi Kinerja KPR Subsidi FLPP Tahun Anggaran 2026 dan KUR Perumahan yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jajaran BP Tapera, perbankan, serta asosiasi pengembang di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin, 19 Oktober 2026.
Berdasarkan data BP Tapera, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP hingga 19 Oktober 2026 mencapai 184.342 unit dengan nominal FLPP sebesar Rp23 triliun. Selain itu, terdapat 39.830 calon debitur yang masih menjalani proses pembiayaan di perbankan.
Dengan demikian, total realisasi dan calon debitur dalam proses mencapai 224.172 unit atau sekitar 64 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit pada 2026.
Penyaluran FLPP didukung jaringan kemitraan yang melibatkan 43 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, serta 8.287 pengembang dengan cakupan 11.504 perumahan di 391 kabupaten/kota pada 36 provinsi.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan perbankan dan pengembang untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis maupun administratif yang berpotensi memperlambat proses pembiayaan.
“Teman-teman tim teknis langsung kami kawal, apa yang menjadi kendala. Kalau ada yang terkait dengan pengembang, langsung kami koordinasikan dengan pengembang supaya ada percepatan,” ujar Heru dalam keterangannya dikutip Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurutnya, BP Tapera juga mempercepat proses validasi data dan memperkuat peran tim khusus atau task force untuk memastikan hambatan dalam proses pembiayaan dapat segera ditangani.
Sebagai langkah percepatan, BP Tapera menyiapkan 42 kegiatan sosialisasi dan pemasaran pada periode 19–25 Oktober 2026 untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap program KPR Subsidi FLPP.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan dalam mencapai target pembiayaan perumahan.
“Dalam mencapai target pasti ada masalah, kendala, apakah teknis maupun nonteknis. Saya rasa kita sebagai pemimpin negara, pejabat negara, tentu mengidentifikasi masalah itu satu hal, tapi tentu kita punya kemampuan problem solving,” tegas Maruarar.
Ia juga meminta seluruh bank penyalur meningkatkan kinerja serta memastikan proses pembiayaan berjalan lebih efektif.
“Tolong sampaikan kepada direksinya masing-masing bahwa kami akan melakukan evaluasi terbuka,” ujarnya.
Selain mengevaluasi FLPP, rapat turut membahas perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati memaparkan realisasi penyaluran KUR Perumahan yang mencapai sekitar Rp27,7 triliun secara nasional.
Melalui evaluasi tersebut, BP Tapera bersama Kementerian PKP, perbankan, dan pengembang terus memperkuat sinergi serta mempercepat penyelesaian hambatan penyaluran FLPP guna mendukung pencapaian target pembiayaan perumahan nasional pada akhir 2026. []
 melakukan evaluasi kinerja penyaluran KPR FLPP Rumah Subsidi untuk MBR.){kind=link}